Jelang Keputusan, Hujan Interupsi

Pertama, mempertahankan DIJ sebagai daerah istimewa dalam bingkai dan sistem NKRI. Kedua, mengusulkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ melalui mekanisme penetapan. Penetapan diberikan kepada Sultan dan Paku Alam yang bertahta tanpa batas waktu masa jabatan. Ketiga mendesak pemerintah dan DPR RI segera membentuk dan menyelesaikan UUK DIJ dengan mendasarkan pada aspek historis, filosofis, yuridis dan sosiopolitis DIJ. Keempat, pendapat fraksi-fraksi dijadikan lampiran dari keputusan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Menjelang keputusan itu diteken, hujan interupsi terjadi. Awalnya dari anggota FPDIP Ternalem PA. Ia memasalahkan adanya ketidakjelasan sikap-sikap fraksi yang belum tercermin dalam keputusan tersebut. Sebab, dari tujuh fraksi, ada satu fraksi yakni FPD yang tidak ikut menghadiri pengambilan keputusan. "Ini harus diperjelas posisinya," pinta Ternalem.

Permintaan Ternalem itu memancing reaksi beberapa anggota dewan lain seperti Sukamto (FKB), Joko Purnomo (FPDIP), Arif Noor Hartanto (FPAN) Arief Budiono (FPKS)., Iriani Pramstuti (FPNPI Raya), dan Gunawan Handoyo (FPDIP). "Kita tidak perlu kembali ke belakang. Keputusan langsung ditetapkan saja karena semua sudah sepakat," ucap Joko Purnomo.

Tak banyak memberikan tanggapan, Yoeke akhirnya mengetuk palu dan meneken keputusan penetapan. Menyikapi keputusan itu, Ketua Paguyuban Dukuh Semar Sembogo Sukiman Hadi Wijoyo menyampaikan terima kasih kepada dewan. Usai paripurna, Yoeke bersama pimpinan-pimpinan fraksi sempat didaulat massa pendukung penetapan keluar ruang paripurna. Mereka dibawa ke tenda yang berada di luar gedung dewan. "Presiden SBY, Mendagri dan pemerintah pusat jangan menyandera rakyat Jogja dengan mengulur-ulur dan mempersulit RUUK," pinta Sukiman berapi-api. (kus)