Jelang MEA, Pemerintah Prioritaskan 8 Profesi
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah tengah fokus menyiapkan 8 profesi yang diprioritaskan jelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Hal itu mengacu pada Mutual Recognition Arrangements (MRA) yang telah ditandatangai negara-negara ASEAN.
Profesi prioritas tersebut di antaranya meliputi bidang akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kesehatan, perawatan gigi dan pariwisata. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan, sebagai tindak lanjut kesepakatan MRA itu maka pemerintah terus berupaya memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN.
Menurut Hanif, implementasi MRA itu dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan membangun pusat pelatihan kejuruan. Selain itu, disiapkan juga pelatihan dasar untuk kompetensi dan sistem sertifikasi, akselerasi standar kompetensi nasional, serta penerapan kerangka kualifikasi nasional dan penguatan sistem kerjasama dengan lembaga yang terkait.
"Ini memang tantangan kita, karena merupakan kesepatakan internasional, mau gak mau kita harus siap. Sisa waktu yang tersedia harus kita optimalkan untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi dari tenaga kerja kita," kata Hanif usai membuka pertemuan negara-negara anggota ASEAN untuk pengakuan keterampilan lintas batas di Jakarta, Senin (10/11).
Hanif menjelaskan, diperlukan kesiapan kelembagaan, definisi standar keterampilan, regulasi nasional dan semua mekanisme pengaturan yang efektif terhadap dari sistem kualifikasi dan keterampilan untuk menghadapi MEA. Menurutnya, pelaksanaan MEA dapat menimbulkan dampak negatif terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia jika tenaga kerja domestik tidak menyiapkan kompetensinya secara baik.(fat/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah tengah fokus menyiapkan 8 profesi yang diprioritaskan jelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Hal itu mengacu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru