Muktamar Ke-32 IDI, Praktisi Serukan Kebijakan Kesehatan Berkeadilan

Bahkan, kata Mahesa, data terbaru menunjukkan bahwa 92 persen dokter umum dan spesialis di Indonesia tercatat sebagai anggota IDI (IDI Online, 2024).

"Soliditas ini diperkuat melalui sistem komunikasi digital yang terintegrasi, memungkinkan koordinasi cepat dalam merespons isu kesehatan, seperti pandemi Covid-19," ungkapnya.

Eks Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Dokter IDI itu mengungkapkan saat ini marwah profesi kedokteran rentan tercoreng oleh adanya professional misconduct atau komersialisasi layanan kesehatan.

Karena itu, IDI merespons hal ini dengan membentuk Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), yang telah menangani bangan kasus pelanggaran etik.

Contoh konkret adalah pencabutan rekomendasi izin praktik bagi dokter yang terbukti melakukan pelanggaran etik (sejak terbit UU No.17/2023 tentang kesehatan kewenangan ini dihapus di undang-undang) menunjukkan komitmen IDI dalam menjaga kepercayaan publik.

Menurut Mahesa, IDI tidak hanya fokus pada anggota, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Program-program di Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) yang diselenggarakan oleh PB IDi, IDI wilayah, IDI cabang, perhimpunan-perhimpunan telah menjangkau jutaan masyarakat penerima manfaat di daerah tertinggal melalui pemeriksaan kesehatan gratis, operasi mata dan operasi lain secara gratis, bantuan bahan pokok,dan lain-lain.

"Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dalam beberapa program seperti pengentasan TB, pengentasan penyakit menular, penyakit-penyakit degenaratif, dan lain-lain sedikit banyak memberikan kontribusi positif dalam pembangunan kesehatan," tuturnya.

Mahesa mengatakan IDI aktif terlibat dalam penyusunan kebijakan kesehatan berbasis bukti. Misalnya, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law, IDI mengusulkan pasal tentang perlindungan dokter daerah terpencil dan alokasi anggaran untuk pengembangan fasilitas kesehatan tingkat primer.