Jelang Peluncuran Danantara, Prabowo Diingatkan Akan Bahaya Oligarki

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dijadwalkan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Namun, menjelang peluncurannya, Presiden Prabowo Subianto diingatkan mengenai potensi bahaya oligarki yang bisa memanfaatkan badan ini untuk kepentingan kelompok tertentu.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan kekhawatiran atas pengaruh oligarki tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di negara besar seperti Amerika Serikat, masalah ini menjadi beban yang serius.

“Joe Biden sebelum pensiun sempat menyoroti hal ini. Apalagi Indonesia, yang memiliki tantangan lebih besar dalam menghindari dominasi kelompok tertentu,” ujar Pangi dalam Podcast Ngobar, seperti yang dikutip pada Selasa (18/2).

Pangi menjelaskan meski sulit bagi negara untuk sepenuhnya terbebas dari peran oligarki, Danantara harus tetap berjalan sesuai prinsip awalnya, yaitu sebagai katalis penggerak roda perekonomian Indonesia tanpa campur tangan politik.

“Presiden Prabowo harus memastikan bahwa kepentingan oligarki tidak menguasai Danantara. Harus ada prinsip yang tidak bisa dikompromikan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa fokus utama Danantara adalah mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sesuai dengan visi Presiden Prabowo. Oleh karena itu, integritas dan independensi lembaga ini harus dijaga dengan baik.

“Kami berharap Pak Prabowo mengembalikan prinsip awal Danantara sebagai lembaga yang independen dan profesional,” pungkas Pangi.

Sementara itu, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menekankan pentingnya pengawasan yang efektif dari Kementerian BUMN terhadap operasional Danantara. Menurutnya, Kementerian BUMN harus berfokus pada fungsi pengawasan, sementara Danantara bertindak sebagai lembaga eksekusi.