Jelang Peluncuran Danantara, Prabowo Diingatkan Akan Bahaya Oligarki

“Dalam konteks ini, Kementerian BUMN harus memastikan pengelolaan dan pengawasan BUMN tetap berjalan harmonis,” ujar Toto dalam keterangan tertulis.

Toto menjelaskan BPI Danantara akan memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan BUMN, termasuk dalam pengambilan keputusan korporasi (corporate action). Namun, ia mengingatkan bahwa komunikasi yang efektif antara Kementerian BUMN dan Danantara sangat penting untuk menghindari konflik kewenangan.

“Presiden Prabowo akan memiliki peran penting dalam memberikan arahan jika terjadi sengketa antara kedua lembaga ini,” tambahnya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Danantara adalah membangun budaya korporasi yang kuat dan profesional. Toto menekankan bahwa birokrasi yang kaku harus ditinggalkan, digantikan dengan budaya kerja yang mengedepankan agility, pengambilan keputusan cepat, dan efisiensi.

“Budaya baru harus mengedepankan agility, pengambilan keputusan cepat, dan efisiensi. Dan yang terpenting, bebas dari intervensi politik,” jelas Toto.

Untuk mencapai hal tersebut, Toto menyarankan agar Danantara merekrut tenaga ahli yang berpengalaman dan profesional. Ia mencontohkan model manajemen di Temasek dan Khazanah, yang berhasil merekrut mantan CEO global seperti ex-CEO Royal Dutch Shell dan Volvo.

“Danantara perlu meniru model ini agar dapat berkembang menjadi superholding yang kompetitif di tingkat internasional,” tutupnya.

Di tengah kekhawatiran akan pengaruh oligarki, Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat menjaga independensi Danantara sesuai dengan prinsip awalnya sebagai lembaga penggerak ekonomi yang profesional dan bebas dari campur tangan politik. (tan/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: