Jelang Pemilu 2014, PKL Jakarta Merasa Dipolitisasi
Selasa, 14 Mei 2013 – 18:16 WIB
JAKARTA - DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DKI Jakarta menilai Munaslub APKLI yang diadakan pada Minggu (5/5) pekan lalu adalah ilegal. Pasalnya, munas tersebut tidak dihadiri oleh pengurus yang sah.
"Kami mengutuk dan menolak penyelengaraan hasil munaslub ilegal yang mencatut nama DPP APKLI dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga," ujar ketua DPW APKLI DKI Jakarta, Syamsudin Wiyaka dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).
Baca Juga:
Menurut Syamsudin, perwakilan DPD yang menghadiri munas bukanlah anggota APKLI. Ia menegaskan, hanya ada 2 perwakilan DPW asli yang hadir yaitu Kalimantan Barat dan Maluku.
Dalam munaslub, DPW DKI diwakili oleh Hoizah Siregar. Syamsudin memastikan bahwa Hoizah bukanlah pengurus DPW.
JAKARTA - DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DKI Jakarta menilai Munaslub APKLI yang diadakan pada Minggu (5/5) pekan lalu adalah
BERITA TERKAIT
- Gerakan Guna Ulang Jakarta, Edukasi Mengurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai
- Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
- Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
- Di Tengah Sosialisasi Tupoksi kepada Warga, MKD DPR RI Singgung Pelat Nomor Khusus
- Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
- Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS