Jelang Pemilu 2019, Fadli Nilai Kualitas Demokrasi Menurun

Sehingga, lanjut dia, jangan heran jika turunnya kebebasan sipil dan defisitnya demokrasi, akibat dari kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah. "Itu semua fakta yang sulit disangkal," tegas anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra, itu.

Menurutnya pula, di luar soal kebebasan sipil yang makin menurun, demokrasi Indonesia di tahun ini juga dinodai praktik manajemen pemilu yang amburadul. Terutama, terkait buruknya administrasi kependudukan yang sangat memengaruhi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Serentak 2019.

Terkait isu ini, lanjut dia, sepanjang 2018 publik disajikan maraknya pelanggaran administrasi kependudukan. Mulai dari ditemukannya jual beli blangko e-KTP. Tercecernya ribuan e-KTP di Bogor dan Jakarta. Serta adanya isu 31 juta pemilih yang belum masuk dalam DPT.

"Ini semua tentu mengancam kredibilitas pelaksanaan Pemilu 2019. Kami tidak ingin Pemilu 2019 yang menyedot anggaran sekitar Rp 24 triliun ini berjalan dengan kualitas data pemilih yang buruk," paparnya.

Fadli menjelaskan berdasar catatan di atas dapat dilihat bahwa baik di level makro maupun mikro, demokrasi mengalami kemunduran. Ikhtiar bangsa ini selama 20 tahun memupuk demokrasi, terpaksa mengalami setback, layaknya negara baru merdeka. Ini semua harus segera dibenahi. Jika tidak, kecurigaan publik terhadap proses pemilu yang manipulatif, akan semakin meningkat.

“Ini tentu tidak kita harapkan. Dengan anggaran triliunan yang dikeluarkan, kita tak mau Pemilu 2019 hanya sekadar menjemput takdir demokrasi Indonesia yang lebih buruk," pungkasnya.(boy/jpnn)