Jelang Pemilu, Banyak Pengusaha Doyan Tukar Uang Receh
jpnn.com - JAKARTA -- Demi mendapatkan jabatan politik 2014 nanti, politikus bersedia menerima dana dari berbagai pihak. Termasuk dari pengusaha. Nantinya akan ada timbal balik untuk si pengusaha jika si politikus berhasil duduk di jabatan tertentu.
Ketua PPATK Muhammad Yusuf juga tak heran dengan fenomena tersebut. Ia menyebut, jelang pemilu pihaknya memantau banyak pengusaha yang menukar uang recehan. Bukan tidak mungkin uang itu diberikan pada pihak lain termasuk untuk membantu transaksi politik uang para politikus.
"April mau Pemilu, ambil duit pecahan Rp 100 ribu. Bulan depan tukar lagi. Memang enggak ada hubungannya dengan bisnis," kata Yusuf dalam diskusi 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang' di Jakarta Pusat, Minggu (8/12).
Jika transaksi itu dilakukan via rekening, kata dia, akan mudah bagi PPATK untuk melacaknya. Kemudian, sambungnya, akan ditelusuri profil dan kepentingannya menukar receh, apakah untuk Pemilu atau pekerjaannya.
"Kita lihat siapa yang nukar di bank. Nanti didetailkan memecahkan uang untuk apa, sehingga bisa dikenal. Jika nanti nggak relevan dengan pekerjaannya maka masuk dalam sorotan kita," lanjut Yusuf.
Dalam praktek seperti ini, PPATK berharap ada peran serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak setiap orang atau pengusaha bisa menukar uang receh dalam jumlah besar tapi tak sesuai pekerjaannnya.
"Jadi OJK perlu diajak juga, minta info jeli orang datang ke bank tukar uang. Dengan (info) itu kita mitigasi di daerah itu si A, si B," tuturnya.
Sementara itu, Pengamat politik J. Kristiadi mengungkapkan politik uang kini sudah merajalela di berbagai pemilihan umum. Bahkan, sebagian masyarakat mewajarkan cara demikian.
JAKARTA -- Demi mendapatkan jabatan politik 2014 nanti, politikus bersedia menerima dana dari berbagai pihak. Termasuk dari pengusaha. Nantinya akan
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Lemhannas Berharap Bisa Berkontribusi di Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Nasional