Jelang Pemilu, Bawaslu Surati PLN

jpnn.com - PALEMBANG - Andika Pranatajaya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengatakan pihaknya lebih bertindak pada aspek pencegahan terhadap pelanggaran kampanye terbuka.
Bentuk pelanggaran pemilu yakni, kampanye di luar jadwal, kampanye melibatkan anak-anak, pemasangan foto pamflet di kampanye pasangan orang lain, pengrusakan alat peraga kampanye.
Dalam hal logistik yakni tidak layaknya kotak suara, salah cetak formulir.
"Pelanggaran terbanyak adalah melibatkan anak-anak dalam kampanye, terutama anak-anak yang memakai kaos kampanye. Kami imbau untuk membuat tenda khusus bagi anak-anak yang ikut kampanye orang tuanya, dan kami minta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumsel turun tangan," kata Andika dalam acara Workshop Peliputan Pemilu 2014 untuk Wartawan Media Cetak dan Media Elektronik di Grand Ballroom Hotel Aryaduta, kemarin (1/4).
Bawaslu juga menyoroti aspek non teknis saat perhitungan suara yang sering dilupakan banyak pihak. Baru-baru ini, Bawaslu menyurati pihak PLN Sumsel agar menambah pasokan listrik pada 8-15 April supaya tidak ada pemadaman listrik.
"Mungkin ini dianggap sepele, tapi sangat penting jika terjadi pemadaman akan mengganggu proses penghitungan suara terutama di kelurahan dan kecamatan," jelasnya. (roz)
PALEMBANG - Andika Pranatajaya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengatakan pihaknya lebih bertindak pada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD