Jelang Pemilu, KORPRI Diminta Netral

jpnn.com - JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada seluru aparatur pemerintah agar menjaga netralitas dan membebaskan organisasi kepegawaian dari kepentingan politik. Selain itu, aparatur pemerintahan harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Presiden selaku Penasehat Nasional KORPRI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar menambahkan, hal itu perlu disampaikan, mengingat tahun 2014 bangsa Indoensia akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yakni pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden sudah di depan mata.

“Sekali lagi saya minta anggota KORPRI tetap menjaga netralitas. Bebaskan  tatanan organisasi kepegawaian dari kepentingan politik. Sebagai aparatur pemerintah, segenap anggota KORPRI diwajibkan bersikap netral dan adil,” ungkap Azwar saat membacakan sambutan presiden dalam upacara HUT ke-42 KORPRI, di lapangan Monas, Jumat (29/11).

Azwar Abubakar menegaskan, politisi memang berwenang mengatur birokrasi, tapi manajemen kepegawaian tetap diatur oleh birokrasi. Dikatakan, RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuat untuk menjaga keseimbangan antara politisi dengan birokrasi. Dalam RUU ASN dibuat jarak antara politisi dan birokrasi. “Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan antara politisi dan birokrasi,” ujarnya

Ada beberapa area perubahan sudah berjalan dan diharapkan menjadi penghela reformasi birokrasi. Diantaranya, menata jumlah kepegawaian, seleksi dan distribusi PNS, promosi jabatan secara terbuka, pengembangan sistem rekrutmen, penerapan informasi teknologi (IT), penghematan belanja pegawai.

Ditegaskan, untuk melaksanakan reformasi birokrasi itu, jajaran KORPRI bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa harus  melaksanakan reformasi birokrasi yang telah menjadi prioritas pembangunan nasional.

Diingatkan, esensi dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. “Saya tidak ingin mendengar lagi adanya pelayanan publik yang masih lambat. Rakyat harus mendapat perlakuan dan pelayanan dari segenap aparatur pemerintahan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dalam sambutannya, presiden juga mengapresiasi pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota yang telah menjalankan sistem promosi jabatan secara terbuka,  yang sering juga disebut dengan istilah ‘lelang jabatan’. Hal itu perlu dilakukan untuk menghasilkan pejabat yang benar-benar mampu bekerja keras dan memberikan pelayanan prima kepada rakyat. Penerapan sistem promosi terbuka ini, diyakini dapat memfasilitasi percepatan pembentukan tatanan pemerintahan yang makin bersih, makin transparan, dan makin berwibawa. (esy/jpnn)