Jelang Pemilu Malaysia, Incumbent Mulai 'Serang' Oposisi

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Pelaksanaan pemilihan raya Malaysia tinggal dua hari lagi. Pesta politik lima tahunan ke-13 kali ini punya nilai khusus. Dominasi koalisi Barisan Nasional yang telah ditancapkan selama sekitar 56 tahun dipertaruhkan.



Berdasar pantauan wartawan Jawa Pos Dian Wahyudi, di kawasan utama ibu kota Kuala Lumpur kemarin, kelompok incumbent berusaha keras menepis keraguan atas kekuatannya. Melalui baliho dan spanduk di jalan-jalan, koalisi Barisan Nasional membeber klaim keberhasilan pemerintah. Bahkan, banyak dijumpai pula isi spanduk, baliho, atau bentuk media kampanye lainnya dari Barisan Nasional yang terkesan menyerang kelompok oposisi.



Salah satunya, spanduk yang dijumpai di sekitar kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, kemarin. Isu perubahan yang menjadi tema besar kampanye kelompok oposisi yang dikomandani mantan wakil PM Malaysia Anwar Ibrahim adalah salah satu yang banyak disasar. "Jangan coba-coba dengan masa depan anak-anak dan Malaysia," bunyi spanduk itu.

Pemilihan Raya Malaysia kali ini rencananya diikuti sekitar 13 juta pemilih. Mereka akan memilih 222 wakil yang akan duduk di parlemen. Saat ini, hasil dari Pemilihan Raya 2008, kalangan oposisi menduduki 75 di antara total kursi yang ada. Selain itu, mereka berkuasa di empat di antara 13 negara bagian Malaysia.

Pihak yang menguasai parlemen nantilah yang akan menentukan perdana menteri yang bakal memimpin kabinet. Tiga belas menteri mendominasi kursi kabinet pemerintahan Malaysia yang berasal dari Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) pimpinan Najib Razak yang merupakan partai utama koalisi Barisan Nasional.



Selain itu, ada Pakatan Rakyat yang terdiri atas tiga partai. Yakni, Partai Keadilan Rakyat, Partai Islam Se-Malaysia, dan Partai Aksi Demokratik (DAP). Selama ini kelompok oposisi itu menggunakan isu korupsi sebagai agenda utama. Mereka juga banyak mengkritisi kebijakan pemerintah Malaysia secara umum yang dianggap masih diskriminatif serta rasial. Isu kebebasan publik memperoleh informasi juga didengungkan.



Sebelumnya, sebagai bagian tahap pemilihan raya, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak lebih dulu membubarkan parlemen pada 3 April. Kemudian, masa kampanye dimulai pada 27 April hingga sehari sebelum pelaksanaan pemilihan. (dyn)