Jelang Pemilu, PM Ardern Cabut Semua Aturan Pembatasan Sosial di Selandia Baru
jpnn.com, AUCKLAND - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mencabut semua aturan pembatasan terkait wabah COVID-19 di seluruh wilayah, kecuali Auckland--yang menjadi pusat wabah gelombang kedua di negara itu, seiring dengan penurunan angka infeksi baru.
Beberapa aturan di Auckland juga telah dilonggarkan, misalnya soal izin perkumpulan massa hingga 100 orang. Namun kota terbesar di Selandia Baru itu membutuhkan waktu lebih sebelum semua pembatasan dicabut.
"Aksi kita secara kolektif telah membuat (wabah) virus ini di bawah kendali. Ini adalah pusat wabah dan itulah mengapa kewaspadaan dibutuhkan di sini," ujar Ardern yang menyampaikan keterangan pers di Auckland, Senin (21/9).
Selandia Baru, negara dengan penduduk lima juta jiwa, sempat berhasil menghentikan penularan COVID-19 di masyarakat dengan nihil kasus baru selama tiga bulan. Namun wabah gelombang baru kembali muncul pada Agustus di Auckland.
Senin ini, tidak ada kasus baru yang terkonfirmasi, membuat angka total kasus infeksi di Selandia Baru tetap 1.464 kasus dengan 25 kematian--angka yang jauh lebih sedikit dibandingkan negara-negara di dunia.
Ardern menyebut bahwa sebuah analisis dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa ada kesempatan setara, 50 berbanding 50, untuk menghilangkan COVID-19 sama sekali pada akhir bulan ini, sehingga pengawasan perlu dipertahankan.
Ardern sendiri kembali maju sebagai kandidat petahana dalam pemilihan umum 17 Oktober mendatang. Menurut survei, ia memimpin perolehan dukungan dibandingkan lawannya
Namun, ia juga mendapat kritik dari pemimpin oposisi dari Partai Nasional, Judith Collins, karena melakukan swafoto kelompok bersama para pendukungnya tanpa menerapkan pembatasan jarak fisik ketika berkampanye. Ardern mengakui hal tersebut sebagai kesalahan.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada Senin mencabut semua aturan pembatasan terkait wabah COVID-19 di seluruh wilayah, kecuali Auckland
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- Pemilih Dijatuhi Sanksi Jika tak Memilih? Pakar Bilang Begini
- Fenomena Populisme Digital di Indonesia Sejalan dengan Kemajuan Internet
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024