Jelang Pendaftaran PPPK 2021: Guru dan Tendik Honorer Minta Dukungan PB PGRI
jpnn.com, JAKARTA - Jelang pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021, forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK 35+) meminta dukungan PB PGRI agar Presiden Jokowi menerbitkan Keppres pengangkatan mereka menjadi PNS.
Menurut Ketua GTKHNK 35+ Provinsi Jawa Barat Sigid Purwo Nugroho, dalam pertemuan dengan PB PGRI secara virtual pada 10 April 2021, pihaknya menyampaikan bahwa Keppres pengangkatan mereka menjadi PNS merupakan solusi penyelesaian masalah honorer.
"GTKHNK 35+ Jabar dan beberapa perwakilan provinsi lainnya satu suara, Keppres PNS," kata Sigid kepada JPNN.com, Minggu (11/4).
Dijelaskannya, Keppres pengangkatan mereka menjadi PNS bisa mengakomodir guru dan tendik honorer nonktegori usia 35 tahun ke atas dari sekolah negeri, semua jenjang.
Selain itu, GTKHNK 35+ juga menuntut agar pemerintah memberikan gaji sesuai UMK yang dibayarkan dari APBN dan dibayarkan dengan sistem bulanan untuk guru dan tendik honorer usia 35 tahun ke bawah.
Menurut Sigid, pengangkatan honorer menjadi PPPK dengan mempertimbangkan masa pengabdian itu memang sudah menjadi hak GTKHNK 35+.
Namun, kenyataannya proses pengangkatan honorer menjadi PPPK dipersulit.
Aktivis pendidikan asal Kabupaten Kuningan Jawa Barat ini menilai regulasi rekrutmen PPPK 2021 tidak berpihak pada GTKHNK 35+ sehingga dikhawatirkan akan banyak mengorbankan nasib guru dan tendik honorer.
Jelang pendaftaran PPPK 2021, Forum GTKHNK35+ Meminta dukungan PB PGRI untuk mendapatkan status PNS tanpa tes.
- Paruh Waktu Tercantum di Pengumuman Hasil Seleksi PPPK 2024, BKN Bereaksi
- Penjelasan BKN soal Ribuan Akun Honorer TMS Tereset Saat Pendaftaran PPPK Tahap 2
- 5 Berita Terpopuler: BKN Segera Umumkan Hasil Seleksi PPPK Tahap 1, tetapi Pemeringkatan Ruwet, Ribuan Honorer TMS Terseret
- Akun Ribuan Honorer TMS Tereset, Daftar PPPK 2024 Tahap 2 Diminta Suket
- BKN Minta Admin SSCASSN Buka Inbox, Segera Umumkan Hasil Seleksi PPPK Tahap 1
- Banyak Laporan Pemda Masuk ke BKN, Pemeringkatan PPPK 2024 Tahap 1 Berubah, Ruwet!