Jelang Penerapan New Normal, Begini Permintaan Bamsoet Kepada Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan rencana new normal atau tatanan gaya hidup baru harus benar-benar diperhatikan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan penerapan yang keliru maupun persepsi yang salah dari masyarakat.

Oleh karena itu, Bambang mendorong pemerintah selain berdasar data kurva Covid-19 dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi daerah untuk dapat melakukan new normal, juga melakukan proyeksi ke depannya serta menentukan kriteria apabila tatanan gaya gaya hidup baru diterapkan.

“Ini untuk melihat potensi penyebaran virus apakah sudah aman atau ada potensi mengalami peningkatan yang signifikan,” kata Bambang, Rabu (3/6).

Dia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus berdiskusi dengan perwakilan guru dan tenaga pengajar untuk dapat menentukan sistem kegiatan belajar mengajar (KBM) ke depannya.

“Saat ini proses KBM seharusnya tetap dilakukan via online, namun dengan kesiapan pengajar yang harus lebih baik dan maksimal,” ungkap legislator yang karib disapa Bamsoet itu.

Dia mendorong Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membuat sistem atau aplikasi khusus sekolah yang digunakan bagi siswa-siswi dan guru, dan diterapkan secara gratis.

Dia meminta pemerintah daerah memperhatikan tempat-tempat umum dan wisata yang akan dibuka pada saat new normal nanti.

“Wajib memastikan seluruh aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut sesuai dengan standar protokol Covid-19 untuk tatanan gaya hidup baru,” katanya.

Selain itu, dia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dinas Perhubungan (Dishub) di tiap daerah memastikan penggunaan transportasi oleh masyarakat sudah sesuai dengan protokol Covid-19.

Sebab, ujar Bamsoet, hingga saat ini masih banyak orang-orang di sejumlah angkutan umum yang mengabaikan protokol kesehatan, berdesakan, tidak menjaga jarak satu dengan yang lainnya karena keterbatasan tempat.

“Pengaturan jumlah armada dan jam keberangkatan juga perlu dievaluasi, katanya.(boy/jpnn)