Jelang Pengesahan RAPBN 2016, Kepentingan Politik Dua Kubu Lebih Dominan

jpnn.com - JAKARTA – Sebanyak 560 anggota DPR dari 10 fraksi akan mengambil keputusan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016, Jumat (30/10) hari ini. Namun, tarik-menarik kepentingan dua kubu antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) masih mewarnai pembahasan RAPBN 2016.

Hingga Kamis (29/10) tengah malam, pembahasan pada Tingkat Pertama belum secara bulat menyetujui draf RAPBN itu. Salah satu materi yang masih alot terkait alokasi anggaran penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada fraksi yang setuju, dan ada juga yang menolak terhadap usulan PMN ke BUMN tersebut.

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, menyoroti masih adanya tarik-menarik kepentingan antara kubu Koalisi yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Tarik-menarik kepentingan ini sudah saya prediksikan sejak Pilpres lalu. Banyak yang berkepentingan,” kata Hendri di Jakarta, Kamis (29/10).

Pada pembahasan APBN-P 2015, kata dia, dua kubu cenderung kondusif karena masih menyesuaikan program kerja dengan pemerintahan sebelumnya. Namun, memasuki 2016, program kerja pemerintahan baru seutuhnya akan tergambar realisasi atas janji-janji Jokowi-JK pada masa Pilpres 2014. Sebab itulah, dua kubu dengan berbagai pertimbangan masing-masing mengkritisi RAPBN 2016.

Hendri berpendapat, tarik menarik ini semakin jelas terlihat ketika Fraksi PDI Perjuangan di parlemen melarang anggotanya ke luar kota pekan lalu. Ia menduga larangan itu muncul karena menyangkut pembahasan RAPBN 2016 yang dikhawatirkan deadlock dan berujung pada pengambilan suara terbanyak atau voting.

Hendri menilai kubu PDI Perjuangan juga khawatir keinginan pemerintah dalam RAPBN itu tidak bisa digolkan karena sudah mendapat banyak kritikan di satu tahun pemerintahan Jokowi-JK.

“Ini semakin jelas, bahwa ada keinginan-keinginan dari pemerintah yang tidak bisa diakomodir,” imbuhnya.