Jelang Pengesahan RAPBN 2016, Kepentingan Politik Dua Kubu Lebih Dominan

Ini, kata dia, belum ditambah dengan penolakan DPR terhadap RUU Tax Amnesty dan sejumlah program dari Kementerian BUMN di RAPBN 2016 yang dianggap kontroversial. Pemerintah, kata dia, harus bersiap-siap dengan semua konsekuensi yang ada.

“RAPBN 2016 ini tarik-menariknya juga ke infrastruktur, PMN, dan memang sosok Rini Soemarno jadi sangat kontroversial saat ini. Ada beberapa proyek beliau yang dianggap kontroversial. Ini ujian pertama pemerintahan Jokowi di politik anggaran,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu terus melancarkan kritik terhadap usulan RAPBN 2016 dari pemerintah. Dia menilai pagu yang dianggarkan eksekutif dianggap tak masuk akal bila mengacu penerimaan tahun 2015.

Menurutnya, melihat data pendapatan negara pada Oktober ini yang baru mencapai 57,2%, maka dapat dipastikan target APBNP 2015 yang sebesar Rp1.761,64 T tidak akan tercapai. Shortfallnya akan berada diatas Rp200 triliun. Kekurangan pendapatan ini akan ditutupi dari hutang.

Karenanya, lanjut Gus Irawan, jangan heran bila utang pemerintah sampai akhir September 2015 telah membengkak menjadi Rp3.091 triliun dari Rp2.608,8 triliun pada akhir tahun 2014. Dengan data ini maka dalam 9 bulan Pemerintah telah menambah hutang sebesar Rp482,2 triliun.

“Padahal dalam APBNP 2015 pembiayaan utang itu hanya sebesar Rp 279,38 triliun," katanya di gedung DPR Jakarta, Jumat (30/10).

Wakil Ketua Fraksi Gerindra ini juga menyebut pendapatan negara didominasi pajak serta bea dan cukai. Namun, realisasi pendapatan pajak sampai dengan 26/10/2015 baru mencapai Rp750 triliun atau  57,96 persen dari target serta pendapatan bea dan cukai sampai dengan 20/10/2015 sebesar Rp 123,48 tiliun atau 63,33 persen.

Dengan begitu, pendapatan perpajakan tahun ini diprediksi hanya akan kurang lebih sama dengan tahun lalu, berarti hanya 80 an persen dari target sebesar Rp1.489,26 triliun.