Jelang Pilgub, Gubernur Isyaratkan KPU Sultra Terpecah

Nur Alam lebih memilih membahas soal Pilkada Buton. Dia mengatakan, biasanya yang jadi sengketa di suatu Pilkada yakni karena hasil dan proses. Namun di Pilkada Buton, yang jadi sengketa justru pra proses. Padahal, legal standingnya tidak ada. Dia pun mempertanyakan tanggung jawab KPU Buton, akibat kelalaian mereka yang kemudian menyebabkan kerugian negara.

Pasangan Saleh Lasata itu sempat menyinggung, soal adanya kecurigaan orang-orang terhadap dia di Pilkada Buton. "Di PSU Buton disinyalir gubernur mengada-ada. Padahal, gubernur hanya memfasilitasi," jelasnya. 

Dia mengingatkan, agar dalam menentukan anggaran Pilkada, baik Pemda maupun KPU harus benar-benar menetapkan anggaran dengan perhitungan yang matang, bahkan kalau bisa dianggarkan untuk 2 putaran. Sebab, peraturan perundang-undangan, mewajibkan pemerintah menyiapkan anggaran yang diajukan KPU.

"Jangan sampai seperti di Bombana. Incumbent terlalu percaya diri. Ada anggaran yang sisa, tapi incumbent hanya menjadwalkan untuk tahap pertama. Begitu mau revisi, sudah lewat tahun anggaran, makanya panjanglah waktu Penjabat," tandasnya. (dri/awa/jpnn)