Jelang Pilkada 2018, Polda Kalbar Diminta Adil
jpnn.com, PONTIANAK - Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik mengapresiasi kinerja Kapolda Kalimantan Barat terkait banyaknya terobosan-terobosan dalam penegakan hukum.
Namun, dirinya meminta Polda Kalbar bersikap adil kepada seluruh kontestan Pilkada Kalbar.
"Saya ingin pihak kepolisian dalam rangka menyambut pilkada 2018 ini bisa memastikan mengedepankan prinsip hukum. Polisi harus bersikap adil, terhadap semua kontestan, baik itu kontestan dari parpol atau kontestan yang berasal dari perseorangan di tiap kabupaten/kota," tutur politisi Partai Demokrat itu.
Selain itu, Erma juga menginginkan kinerja Kapolda Provinsi Kalimantan Barat untuk terus membuktikan dapat menjaga keamanan menjelang Pilkada 2018.
"Saya ingin kerja-kerja Pak Kapolda, yang sudah dibuktikan dengan menjaga keamanan paska dinamika 20 Mei 2017 lalu bisa juga berlanjut kepada pilkada 2018. Sehingga ketika kita pilkada pada Juni 2018 ini, teman-teman di Polda ini sudah mantap untuk mengedepankan satu saja urusan hukum, tanpa melihat (calon dari) partai politik atau calon perseorangan," kata Erma.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Provinsi Kalimantan Barat Erwin Triwanto menyatakan siap melakukan segala tugas yang diberikan, terutama dalam menghadapi tahun politik.
Sebelumnya, Erwin juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan motivasi yang diberikan Komisi III DPR RI. (adv/jpnn)
Erma juga menginginkan kinerja Kapolda Provinsi Kalimantan Barat untuk terus membuktikan dapat menjaga keamanan menjelang Pilkada 2018.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian