Jelang Pilkada, Dana Bansos-Hibah Membengkak

JAKARTA - Setiap menjelang pelaksanaan pilkada, dana APBD selalu rawan menjadi ajang "bancakan" yang menguntungkan calon tertentu, terutama incumbent. Instrumen yang digunakan biasanya melalui alokasi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah. Tak heran bila setahun menjelang pilkada, alokasi anggaran untuk kedua pos itu meningkat drastis.

Gejala ini cenderung terjadi di berbagai daerah. Demikian halnya, APBD DKI Jakarta 2011 menunjukkan adanya pembengkakan hibah menjelang pilkada yang berlangsung pada 2012. Dalam pilkada nanti, Gubernur Fauzi Bowo yang baru sekali menjabat sudah berancang-ancang maju lagi.

"Belanja hibah dan bansos meningkat hingga 131 persen daripada tahun sebelumnya," kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jabodetabek Erwin Syahrial di Jakarta, Sabtu (27/8), yang membedah APBD ibu kota.

Erwin menerangkan, pada 2010 anggaran bansos dan hibah APBD DKI Jakarta hanya Rp 400,14 miliar. Tapi, pada 2011 jumlahnya bertambah sampai lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 924,1 miliar. "Anggaran ini berpotensi disalahgunakan untuk meraih dukungan yang menguntungkan calon petahana (incumbent, Red)," ujarnya.