Jelang Pilkada, Penduduk Menyusut

PALEMBANG--Sedikitnya 600 ribu data kependudukan Sumsel  tahun 2013 yang berasal dari  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dihapus pihak Depdagri tanpa penjelasan. Akibatnya jumlah kursi di DPRD Sumsel tidak bisa mencapai 85 kursi dan mempengaruhi Daerah Pemilihan (Dapil)  di Sumsel.

Selasa (12/2), Komisi I menggelar rapat kerja bersama Dukcapil kabupaten/kota se-Sumsel dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mempertanyakan terjadinya penghapusan  jumlah penduduk tersebut.  Pasalnya, hal ini menyebabkan terjadinya  penyusutan daerah pemilihan (dapil) pada pileg 2014 mendatang.

“Tapi, belum ada kejelasan. Nanti, Komisi 1 akan melakukan rapat kerja dengan kementerian dalam negeri guna mempertanyakan nama-nama masyarakat yang terhapus tersebut karena Dukcapil kabupaten/kota se Sumsel tidak diberitahu,” kata Yuswar Hidayatullah, Ketua Komisi 1 DPRD Sumsel.

Seperti di Palembang, lanjut dia, 200 ribu nama-nama yang dihapus dan siapa saja yang dihapus tersebut tidak jelas. “Kami nilai Depdagri kurang tepat dalam melakukan pendataan. Seharusnya Depdagri dalam mendata penduduk harus jelas. Palembang paling dirugikan. Maka dari itu jika terjadi perselisihan hingga 600 ribu,” jelasnya.