Jelang Pilkada, Seperti Ini Dinamika Politik DKI

jpnn.com - JAKARTA - Pakar HukumTata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan pilihan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju di pilkada DKI Jakarta 2017 melalui partai politik adalah logis. Jalur independen yang selama ini dia gadang-gadang menurut Asep, akan dilakukan jika partai politik tidak mendukungnya.
"TemanAhok itu hanya strategi untuk mengelabui dukungan publik terhadapnya. Dia dari awal ingin maju dari partai politik karena paling aman. Jadi TemanAhok itu sebenarnya dibentuk tidak untuk memenangkan Ahok, tapi memenangkan dukungan partai politik. Makanya ketika dukungan dari partai sudah didapat, maka selesai tugas TemanAhok," kata Asep saat dihubungi, Kamis (28/7).
Ahok, lanjutnya, justru terlihat bodoh jika dukungan partai politik telah didapatkan tapi tetap maju dari jalur independen karena tugas sebagai gubernur membutuhkan dukungan DPRD yang diisi oleh banyak partai politik.
"Belum lagi persoalan verfikasi dukungan, itu berat bagi Ahok kalau maju dari jalur perorangan. Kalau dia maju lewat calon perorangan, bisa jadi partai politik kompak menyerang balik dan kasus-kasus yang menyebut namanya justru akan didorong yang pada akhirnya Ahok jadi tersangka," tegasnya.
Asep menyayangkan dinamika politik yang terjadi menjelang pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi contoh rusaknya tatanan demokrasi.
"Dinamika politik di DKI tidak sehat, tidak produktif, nilai demokrasi luluh lantak. Bukan contoh yang baik buat daerah lain karena penuh dengan intrik dan jegal. Partai politik juga seperti tidak punya prinsip, tidak ada kaderisasi," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pakar HukumTata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan pilihan Basuki Tjahaja Purnama atau
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret Dianggap Petugas Partai
- Megawati Keluarkan Instruksi Lagi, Khusus untuk Kepala Daerah yang Belum Ikut Retret
- PDIP Tegaskan Instruksi Megawati Terkait Retret Kepala Daerah
- Jubir PDIP Sebut Megawati Tak Pernah Melarang Kader Ikut Retret
- Survei Median: 46 Persen Netizen Tak Setuju Sikap PDIP soal Retreat Kepala Daerah
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan