Jelang Pilpres, 16 PAC Gerindra Dipecat

Diungkapnnya, dana saksi partai dari DPP pun tidak jelas kemana larinya uang tersebut. Dugaan para ketua PAC, dana saksi dari DPP yang diserahkan ke DPC itu digunakan untuk nembak atau ngembom saat pemilihan caleg 9 April lalu. "Kami sama sekali tidak menerima dana saksi sepeserpun," katanya.

Dia menegaskan, kesewenang-wenangan ketua DPC melakukan pemecatan, justru membangunkan macan yang sedang tertidur. Sedikitnya 16 PAC mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Subhan dan mengadu dengan mengajukan banding ke DPP.

"Kami minta ketua DPC H Subhan dipecat dari jabatannya oleh DPP, karena telah melakukan pemecatan secara sepihak tanpa prosedur AD/ART, dan tidak melalui rapat pleno secara Quorum. Untuk mekanisme pengganti Subhan pasca dipecat, diserahkan sepenuhnya oleh DPP, dan DPP akan menunjuk langsung ketua baru," ungkapnya.

Selain itu, kata Aksin, Subhan selaku ketua DPC dalam menjalankan roda organisasi Partai Gerindra secara otoriter, KKN dan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu, tidak secara utuh.

Lebih lanjut dia mengatakan, 16 PAC yang mendesak agar Subhan dipecat dari jabatannya adalah PAC Kecamatan Mundu, Arjawinangun, Tengahtani, Talun, Suranenggala,Gegesik, Weru, Plered, Astanajapura, Greged, Panguragan, Sedong, Depok, Gebang, Susukan dan Pabedilan.

"Kalau jabatan Subhan tidak lengser, tentunya akan melanggengkan kekuasaan dia dan menggerakkan roda organisasi secara otoriter, tukasnya.

Ketua PAC Partai Gerindra Qosim mengaku kecewa dengan sikap ketua PDC yang tidak memberikan dana saksi saat pemilu kemarin. Bahkan, para PAC seolah tidak terpakai dalam pengrekrutan saksi. "Saya adalah salah satu PAC yang tidak menerima dana saksi tersebut, tentu imbasnya lari ke saya, para ranting jelas ngejar saja, sedangkan dana saksi sendiri dikuasai oleh ketua DPC," ungkapnya.

Soal pemecatan sendiri, tambah Qosim, dirinya belum menerima SK pemecatan dari DPC, dan ketua sendiri belum sedikitpun memanggil dan mengeluarkan kata-kata pemecatan.