Jelang PSB, Disdik Minta Sekolah Transparan

Tidak dapat dipungkiri, kini diperlukan pengendalian dalam menetapkan plafon IPDB. Berlaku bagi SMA dan SMK negeri serta rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Ini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan IPDB setiap tahun.

Anggota Komisi E (bidang pendidikan) DPRD DKI Jakarta Ichwan Jayadi berharap agar pengendalian diberlakukan untuk mengantisipasi keberadaan orang tua siswa yang tergolong tidak mampu. ’’Sebagai barometer, DKI perlu melakukan terobosan dalam mengendalikan IPDB,’’ tuturnya.

Selama ini terdapat kesan bahwa IPDB hanya dilakukan oleh pihak sekolah dan komite sekolah. Sehingga tidak semua orang tua siswa mengetahui besarnya uang pangkal yang harus dikeluarkan. Bahkan, hasil penyusunan RAPBS tidak boleh memasukan kebutuhan fisik sekolah. Sebab anggaran sekolah itu hanya terkait langsung dengan kegiatan kesiswaan saja. ’’Ini berlaku untuk sekolah reguler maupun RSBI,’’ tukas Ichwan. (rul)