Jelang Puncak Haji, Macet Makin Parah
Pemondokan ke Masjidilharam Dua Jam
Senin, 30 September 2013 – 05:59 WIB
JAKARTA - Menjelang puncak ibadah haji, kemacetan angkutan jamaah haji dari Bandara Jeddah menuju Makkah menjadi-jadi. Kemacetan juga terjadi untuk rute transportasi dari pemondokan menuju Masjidilharam. Misalnya untuk rute pemondokan di kawasan Bakhutmah, jamaah bisa merasakan kemacetan hingga dua jam.
Panitia haji urusan transportasi melakukan evaluasi terhadap kemacetan angkutan haji itu. Salah satu upaya mereka adalah melobi pengelola Terminal Ghazza. Dengan optimalisasi terminal tersebut, panitia berharap kemacetan jamaah haji yang menuju Bakhutmah atau dari Bakhutmah menuju Masjidilharam bisa terurai. "Lalu lintas jamaah haji menuju Makkah memang berangsur padat hari-hari ini. Dan ke depan semakin padat," kata Kepala Seksi Pelayanan Transportasi Akhmad Wahyudi kemarin.
Hasil evaluasi sementara perundingan itu, pihak naqabah (organda) dan perusahaan penyedia bus (Rawahil) siap memberikan sejumlah alternatif solusi untuk menghadapi potensi kemacetan angkutan darat. Salah satunya adalah kesepakatan pembukaan rute baru, yakni Bakhutmah"Kudai"Bab Malik Masjidilharam. "Mungkin rute baru itu beroperasi mulai 2 Oktober nanti," papar Wahyudi.
Wahyudi menuturkan bahwa Bakhutmah adalah kawasan pemondokan jamaah haji Indonesia yang lumayan padat. Jamaah haji yang menempati pemondokan di wilayah tersebut mencapai 70 ribu orang atau sekitar separo dari jumlah jamaah haji Indonesia.
JAKARTA - Menjelang puncak ibadah haji, kemacetan angkutan jamaah haji dari Bandara Jeddah menuju Makkah menjadi-jadi. Kemacetan juga terjadi untuk
BERITA TERKAIT
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi