Jelang Reshuffle, Sentilan Politikus PPP Mengarah nih

jpnn.com - JAKARTA - Kebutuhan reshuffle kabinet bukan untuk memuaskan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Reshuffle kabinet menurut anggota DPR Fraksi PPP Muhammad Arwani Thomafi PPP, untuk memperkuat kinerja pemerintahan.

"Jadi reshuffle jangan dipandang sebagai upaya presiden untuk memuaskan partai pendukung atau mengakomodasi partai pendatang baru pendukung pemerintah. Tapi untuk penguatan kinerja kabinet," kata Arwani, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (14/4).

Karena konteksnya untuk penguatan kinerja dan membangun kekompakan kabinet lanjutnya, presiden tentu akan mencemati menteri mana saja yang tidak kompak dan berkoordinasi dengan baik. Misalnya, ujar, dia dalam kasus kasus demo pengemudi taksi konvensional versus online.

"Kalau dari awal ada kerjasama yang baik akan terbantu meredam kehebohan yang terjadi. Tapi yang terjadi justru sahut-sahutan lewat twitter. Ini juga tidak baik," tegasnya.

Selain itu ujar anggota Komisi II DPR ini, soal kepemimpinan menteri di dalam sebuah kementerian yang semestinya membangun harmonisasi internal organisasinya melalui reformasi birokrasi malah menyebar gaduh ke kementerian lain.

"Gembar-gembor reformasi, ternyata di internalnya tidak jalan bahkan kebijakannya cenderung merusak kementerian-kementerian lainnya. Mestinya kebijakan menteri bisa lebih menenangkan dan meningkatkan kapasitas birokrat," tegasnya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah II menjelaskan soal memberi rasa aman dan meningkatkan kapasitas birokrat sepenuhnya jadi tanggung jawab menteri.

"Tapi dalam praktiknya, menterinya yang bikin birokrat resah. Menteri yang bikin resah birokrat ini patut untuk dicopot," pungkasnya.(fas/jpnn)