Jelang Tahun Baru, Truk Dilarang Masuk Tol kecuali
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Cahyo Kirono mengatakan, kendaraan bermuatan berat tidak diperbolehkan beropasi di Tol menjelang Tahun Baru 2016, Kamis (31/12) pekan depan.
Hal ini diungkapkan Cahyo lantaran kendaraan bermuatan berat dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kemacetan di jalan tol. Cahyo mengungkapkan, pihaknya bercermin pada kemacetan parah menjelang perayaan Natal beberapa hari lalu.
"Jadi penyebab macet pada Natal kemarin karena truk masih beroperasi. Semoga saja, setelah kami koordinasi dengan Organda (Organisasi angkutan darat), truk tidak ada yang beroperasi di tol pada liburan tahun baru 2016," papar Cahyo di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Minggu, (27/12).
Dikatakan Cahyo, pihaknya bersama Dinas Perhubungan dan Jasa Marga terus melakukan sosialisasi pada pengusaha maupun supir kendaraan bermuatan berat. Cahyo menegaskan, jika kendaraan tersebut tetap beroperasi, maka petugas di lapangan akan menindaknya.
"Kami sudah sosialisasi. Kalau masih ada truk beroperasi, kami lakukan kanalisasi sebelum masuk pintu tol. Kalaupun terlanjur masuk, kami akan alihkan ke kantong parkir tol sampai tanggal 3 Januari 2016," jelasnya.
Meski begitu, sambung Cahyo, ada pengecualian terhadap kendaraan bermuatan berat yang diperbolehkan melewati tol. "Truk sembako, BBM, dan surat hantaran itu boleh," pungkasnya. (Mg4/jpnn)
JAKARTA - Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Cahyo Kirono mengatakan, kendaraan bermuatan berat tidak diperbolehkan beropasi di Tol menjelang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Lemhannas Berharap Bisa Berkontribusi di Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Nasional