Jelang Tahun Politik, Pimpinan Honorer Mengajukan 2 Tuntutan 

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi mengungkapkan menjelang tahun politik, status tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) menjadi isu yang menjual. Partai politik memanfaatkan honorer untuk mendapatkan suara. 

Itu sebabnya dia mengimbau para tenaga non-ASN untuk jeli melihat parpol mana yang betul-betul berpihak kepada honorer.

Dia membandingkan di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sejuta honorer diangkat menjadi PNS. 

Berbeda dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Hasbi, periode pertama Jokowi, malah diberlakukan moratorium CPNS.

Rekrutmen CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baru dilakukan di tahun 2018/2019. Artinya, menjelang pemilu 2019.

Periode kedua, pemerintah baru melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK 2021. Pemerintah membuka formasi dengan angka fantastis 1,2 juta PPPK dan CPNS. 

Faktanya, kata Hasbi, PPPK 2021 yang direkrut hanya 297 ribuan, sedangkan CPNS sekitar 100 ribuan.

Itu pun masih ada guru PPPK 2021 yang belum diangkat resmi alias masih berstatus honorer.