Jelang Tahun Politik, Pimpinan Honorer Mengajukan 2 Tuntutan

"Saya yakin semua honorer akan membandingkan di era mana yang lebih baik," kata Hasbi kepada JPNN.com, Senin (19/9).
Atas kondisi tersebut, FHI mengajukan dua tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
1. Peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer. Khususnya guru honorer, tenaga medis, penyuluh pertanian, dan semua kategori tenaga honorer yang sampai saat ini masih bekerja di seluruh instansi pemerintah daerah maupun pusat.
2. Meminta dan mendesak pemerintah pusat untuk mengunci data tenaga honorer dan mengambil sikap tegas terhadap pemerintah daerah yang masih terus melakukan rekrutmen tenaga honorer setiap terjadi pergantian kepala daerah, kepala dinas, dan lainnya.
Hasbi mengatakan hal itulah yang menyebabkan membengkaknya jumlah tenaga honorer dari tahun ke tahun.
Pada 2016, FHI pernah menyampaikan rekomendasi meminta pemerintah untuk mengunci data tenaga honorer, sehingga tidak terjadi pembengkakan jumlah tenaga honorer secara nasional.
"Kami saat itu juga meminta pemerintah menyelesaikan dahulu tenaga honorer yang ada saat ini. Setelah itu, dilakukan rekrutmen honorer baru berbasis kompetensi disesuaikan dengan formasi serta kebutuhan daerah," pungkas Hasbi. (esy/jpnn)
Jelang tahun politik, pimpinan honorer mengajukan dua tuntutan kepada pemerintah, ini isinya.
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
- Setelah Honorer Dirumahkan, Pemda Merekrut Tenaga Kerja Baru
- Honorer Non-Database BKN Mendapat Tawaran Kerja di Luar Negeri, Silakan Pilih
- 5 Berita Terpopuler: Terungkap, Ribuan Honorer Resmi jadi PPPK Sebentar Lagi, Tunjangan Langsung ke Rekening
- 5 Berita Terpopuler: SPMT PPPK 2024 Lebih Cepat dari CPNS, tetapi Belum Ada Kabar Lanjutan, Dirjen Nunuk Angkat Bicara
- Pekan Depan Ribuan Honorer Resmi jadi ASN PPPK
- 5 Berita Terpopuler: BKN Menjawab, Surat Keputusan Pengangkatan PPPK Diserahkan