Jelaskan 15 Nama Hilang, BPK Harus Diberi Izin KPK

jpnn.com - JAKARTA - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang menuai kontroversi karena hilangnya sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus itu. Meski demikian, Ketua BPK Hadi Poernomo tidak menanggapi serius polemik hasil audit itu.
"Silahkan saja. BPK siap mengadakan apapun dengan pihak manapun. Hanya BPK kalau terbuka hanya dengan penyidik KPK. Minta maaf, bukan apa-apa. Aku mau aja bicara. Tapi ada kode etik," tutur Hadi di Jakarta, Kamis, (29/8).
Ada 15 nama anggota dewan hilang dari hasil audit itu. Namun, Hadi enggan menjelaskan mengenai hal itu.
"Kalau KPK izinkan (jelaskan), saya bebas," sambungnya.
Dalam hal ini, Hadi juga membantah ada intervensi terhadap audit Hambalang. Menurutnya, BPK tidak menyeleweng hanya karena dipilih langsung oleh DPR RI. Ia mengaku sudah menjelaskan sepenuhnya pada penyidik KPK.
"Tidak ada intervensi, bener bener. Tidak ada. BPK masih independen. Aku jamin," tandas Hadi. (flo/jpnn)
JAKARTA - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang menuai kontroversi karena hilangnya sejumlah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Soedeson Tandra DPR Sikapi Aksi Penyerangan Oknum TNI ke Polres Tarakan, Simak
- Soal Kabinet Gemuk, Prabowo: Kalau Isinya Banyak Orang Hebat, Kenapa?
- Data Resmi BKN Jumlah PPPK Paruh Waktu dari Seleksi Tahap 1, Lebih Banyak
- PN Jakbar Tunda Putusan Perkara Gugatan Lahan di Daan Mogot
- Polres Tarakan Diserang Oknum TNI, Kapolda dan Pangdam Langsung Angkat Bicara
- APJATI Antusias Sambut Pembukaan Penempatan PMI Sektor Domestik ke Timur Tengah