Jelaskan 15 Nama Hilang, BPK Harus Diberi Izin KPK
jpnn.com - JAKARTA - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang menuai kontroversi karena hilangnya sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus itu. Meski demikian, Ketua BPK Hadi Poernomo tidak menanggapi serius polemik hasil audit itu.
"Silahkan saja. BPK siap mengadakan apapun dengan pihak manapun. Hanya BPK kalau terbuka hanya dengan penyidik KPK. Minta maaf, bukan apa-apa. Aku mau aja bicara. Tapi ada kode etik," tutur Hadi di Jakarta, Kamis, (29/8).
Ada 15 nama anggota dewan hilang dari hasil audit itu. Namun, Hadi enggan menjelaskan mengenai hal itu.
"Kalau KPK izinkan (jelaskan), saya bebas," sambungnya.
Dalam hal ini, Hadi juga membantah ada intervensi terhadap audit Hambalang. Menurutnya, BPK tidak menyeleweng hanya karena dipilih langsung oleh DPR RI. Ia mengaku sudah menjelaskan sepenuhnya pada penyidik KPK.
"Tidak ada intervensi, bener bener. Tidak ada. BPK masih independen. Aku jamin," tandas Hadi. (flo/jpnn)
JAKARTA - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang menuai kontroversi karena hilangnya sejumlah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Dugaan Plagiarisme di Bawah Sumpah Ahli Kejagung, Tom Lembong Disebut Diuntungkan
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian
- Binus University Buka Kampus Baru di Medan, Menyediakan Prodi-Prodi Unggulan
- Usut Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Rudy Ong Chandra