Jelaskan Agenda Perubahan dan Perbaikan, AHY Sebut Tidak Menihilkan Kinerja Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan soal agenda perubahan dan perbaikan yang selama dua tahun terakhir diserukan oleh partainya.
Hal itu disampaikan oleh AHY dalam pidato politiknya, Jumat (14/7).
Dia menyebutkan partai berlogo bintang mercy itu selama selalu mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan tentang perubahan dan perbaikan tersebut.
"Perubahan seolah diartikan, sebagai upaya untuk mengganti secara total, apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik, akan kita pertahankan. Kita lanjutkan," kata AHY.
Dia menyebutkan masyarakat Indonesia pasti bersyukur karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa, sejak Indonesia merdeka.
"Tatanan dan hal-hal baik yang diwariskan oleh Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo harus kita pertahankan," lanjutnya.
Namun, mantan prajurit TNI AD itu menyebutkan ada hal yang belum maksimal harus dievaluasi dan diperbaiki.
"Inilah elemen kesinambungan, dalam sebuah proses perubahan. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Dengan pemikiran itu, meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti kami menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini," katanya.
Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan soal agenda perubahan dan perbaikan yang selama dua tahun terakhir diserukan oleh partainya.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo