Jembatan Selat Sunda Terhadang Kebijakan Jokowi

Sebaiknya pelayanan ataupun kinerja pelayaran di penyeberangan Selat Sunda diperbaiki, misalnya dengan menambah armada penyeberangan, dermaga, dan memperbaiki fasilitas pendukung lainnya.
Pertimbangan kedua tak berlanjutnya pembangunan JSS adalah perihal ketimpangan. Menurut Andrinof, alangkah lucunya jika pemerintah yang berkoar-koar menekankan pemerataan, justru membuat megaproyek yang menambah ketimpangan.
“Katanya pemerataan, tapi kita bikin megapoyek yang membuat ekonomi terkonsentrasi di barat. Kita harus berhenti berpikir paradoks,” ujarnya.
Selain dua pertimbangan tersebut, Andrinof juga menyebutkan yang juga disadari Presiden Jokowi adalah pemenuhan kebutuhan rumah rakyat yang masih nimin.
Backlog atau ketimpangan antara permintaan rumah dan ketersediaan rumah itu setidaknya mencapai 15 juta rumah, dengan peningkatan lebih dari 1 juta rumah per tahun.
“Ini apa hubungannya dengan JSS" Adanya backlog itu karena konsesi penguasaan lahan. Penguasaan lahan oleh segelintir pengusaha membuat harga tanah tidak terjangkau. Jadi, ke depan harus jelas membangun itu untuk apa. Membangun untuk segelintir orang atau rakyat banyak?” tandasnya. (eka/fik)
BANDARLAMPUNG - Niat DPRD Lampung untuk mempercepat realisasi Jembatan Selat Sunda (JSS) akan terganjal dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Inovasi Smart Living Modena untuk Ramadan yang Lebih Praktis dan Nyaman
- Komisi VI DPR Dukung Transformasi Krakatau Steel
- Wamenperin: Tidak akan Ada PHK di Sektor yang Berhubungan dengan Pertanian
- BPDP dan Olenka Dorong Hilirisasi dan Pengembangan UMKM Berbasis Kelapa Sawit
- Menanggapi Isu Terkini, bank bjb Perkuat Komitmen Transparansi
- Perluas Inklusi Keuangan, BNI Gandeng Duluin