Jenderal Andika: Kalau Ada yang Kurang Berkenan, Saya Mohon Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Kediaman Jenderal Andika Perkasa di kawasan Patal Senayan, Jakarta Selatan didatangi 12 orang perwakilan dari DPR RI, Minggu (7/11).
Kedatangan mereka dalam rangka verifikasi faktual setelah Jenderal Andika disetujui menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto dalam RDPU di Komisi I DPR, Sabtu (6/11).
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari memastikan proses uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI telah dilaksanakan Komisi I DPR dan akan disampaikan dalam rapat paripurna dewan, Senin (8/11).
"Jenderal Andika diundang ke paripurna untuk disampaikan pengambilan keputusan DPR," kata Abdul Kharis usai mengunjungi kediaman Jenderal Andika, Minggu.
Dia mengatakan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi I DPR dengan mengunjungi kediaman Jenderal Andika merupakan bagian dari uji kelayakan tersebut.
Kunjungan itu juga bertujuan untuk bersilaturahmi dan memastikan bahwa Jenderal Andika memang tinggal di tempat yang disebutkan dalam dokumen, berkeluarga, dan memiliki anak.
"Kami membuktikan, betul bahwa Pak Andika memang tinggal di sini, hanya itu saja," ujar dia.
Abdul Kharis juga menyebut dalam kunjungan itu perwakilan DPR hanya membahas hal yang ringan, seperti hobi olahraga dan makanan.
Jenderal Andika Perkasa yang telah disetujui jadi Panglima TNI oleh Komisi I DPR memohon maaf saat menerima anggota DPR RI, Minggu (7/11).
- TNI Disebut Langgar UU dalam Penertiban Tambang Emas dan Penggerebekan Oli Palsu
- Kasum TNI Pimpin Sertijab Pejabat Strategis TNI Termasuk Danjen Akademi TNI
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- TNI Bakal Bentuk Kodam Baru di Riau, Mayjen Rio Singgung Arahan Prabowo
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan