Jenderal Andika: Kami All Out Dukung Pertanian
jpnn.com, JAKARTA - Ketersediaan bahan pangan pokok adalah salah satu tugas besar negara. TNI juga merasa menjadi bagian dari tanggung jawab itu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dalam sambutannya pada pendandatanganan kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan TNI Angkatan Darat (TNI AD) di Kantor Pusat Kementan, Selasa (29/9).
"Dalam hal ini kebetulan Mentan ingin menggandeng, maka kami siap," kata Jenderal Andika.
Kesiapan itu oleh Jenderal Andika sudah dibuktikan di Kalimantan Tengah. Pengolahan lahan tahap pertama pada program food estate menurutnya bisa dibilang sukses.
"Walaupun di dua kabupaten, yaitu Pulang Pisau dan Kapuas yang dimulai September ini. Target sebenarnya di bulan september hanya 1.921 hektar. Dan kita sampai hari ini sudah mengolah 4.200 hektar," ungkapnya.
Capaian ini tentu jauh melebihi dari target yang yang sudah ditentukan. Jenderal Andika optimis pada bulan November, pengolahan lahan untuk Pulang Pisu akan terselesaikan yang kemudian akan dilanjutkan mengolah lahan di Kapuas pada bulan Oktober hingga Desember.
Oleh karena itu, Jenderal Andika menyampaikan ketersediaan Alsintan berupa traktor roda empat apung harus segera direalisasikan.
"Ini kan lahannya rawa sehingga jika tidak dimodifikasi dengan ban apung bisa tenggelam. Saat ini, sudah ada 217 traktor roda empat dan 30 sudah dimodifikasi menjadi traktor apung," katanya.
Jenderal Andika mengatakan bahwa TNI juga merasa menjadi bagian dalam penyediaan bahan pangan pokok.
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bagaimana Cara Daftar Brigade Swasembada Pangan? Ini Penjelasan Kepala BPPSDMP Kementan
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral