Jenderal Andika Kepada Bambang Susantono: Harus Ada Rekrutmen 50 Ribu Prajurit TNI untuk IKN
Oleh karena itu, Jenderal Andika kembali mengungkap usulan yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, yakni soal rekrutmen prajurit TNI untuk kebutuhan pengamanan IKN Nusantara.
“Makanya, dalam usulan saya, khusus ibu kota harus ada rekrutmen ekstra, masif, tadi 30 ribu sampai 50 ribu,” ungkap mantan Panglima Kostrad itu.
Dia pun menegaskan yang jelas jangan sampai kurang dari 30 ribu personel TNI yang akan direkrut.
“Akan tetapi, itu, kan, tergantung ketersediaan anggarannya. Ini perhitungan saya, kalau tidak begitu, tidak bisa nanti,” ujarnya.
Sebelumnya, Jenderal Andika mengatakan telah menyampaikan usulan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk penambahan jumlah personel TNI.
"Sedang kami ajukan penambahan kepada Menteri Pertahanan, karena beliau yang memiliki kewenangan dalam hal pembangunan kekuatan," ucap Jenderal Andika saat meninjau lokasi IKN, Rabu (16/2).
Mantan Komandan Paspampres itu memperkirakan kebutuhan tambahan pasukan TNI semua angkatan untuk kawasan IKN sekitar 30 ribu - 50 ribu personel. Penambahan bakal dilakukan bertahap.
"Bukan berarti juga jumlah untuk yang baru masuk, itu langsung di IKN, bukan. Kami akan ambil dari seluruh satuan di Indonesia, sedangkan penggantinya itulah yang kami ambil dari rekrutmen baru,” kata Jenderal Andika. (boy/jpnn)
Jenderal Andika kembali menyatakan harus ada rekrutmen 30 ribu-50 ribu prajurit TNI untuk pengamanan IKN Nusantara kepada Bambang Susantono.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Anak Buah Prabowo Ini Sebut Ibu Kota Negara Masih DKI Jakarta