Jenderal Dudung Bilang Jangan Terlalu Dalam Mempelajari Agama, Chandra Berkata Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan mengomentari ucapan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang bilang jangan terlalu dalam mempelajari agama.
Ucapan Jenderal Dudung itu mendapat tanggapan beragam dari sejumlah tokoh agama, bahkan menjadi trending topic di Twitter.
Chandra yang juga ketua eksekutif KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia) itu menilai pernyataan eks Pangkostrad itu berpotensi dipahami sebaliknya oleh masyarakat.
"Jika benar Jenderal Dudung menyatakan 'jangan terlalu dalam mempelajari agama', pernyataannya ditafsirkan menggunakan -argumentum a contrario- dapat dimaknai bahwa mempelajari agama secara dalam dapat menimbulkan keburukan," kata Chandra kepada JPNN.com, Senin (6/12).
Oleh karena itu, Chandra menyarankan sebaiknya Jenderal Dudung tidak berbicara mengenai hal yang bukan bidang tugasnya.
"Sebaiknya Jenderal Dudung tidak mengeluarkan pernyataan apa pun terkait agama karena di luar core competence," ujar Chandra.
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman sebelumnya memberikan ceramah subuh di salah satu masjid dan pada akhirnya menuai sorotan publik.
Pasalnya, mantan Pangdam Jaya itu menyarankan agar jemaah jangan terlalu dalam mempelajari agama.
Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan komentari ucapan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang bilang jangan terlalu dalam mempelajari agama.
- Pembentukan Kodam & Ratusan Batalion Baru Bukan untuk Militerisme, Rakyat Akan Sangat Terbantu
- Ada Inpres Penghematan, KSAD Sebut Tidak Ada Pemotongan Anggaran
- KSAD Sebut TNI AD Sudah Berperan di Program MBG & Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- Soroti Isu Ketahanan Pangan di Rapim TNI AD 2025, KSAD Jelaskan soal Pengelolaan Lahan Tidur
- LBH Pelita Umat Kecam Ide Trump Merelokasi Warga Jalur Gaza
- Polemik HGB di Kawasan Pagar Laut, Presiden Bisa Revisi Aturan Ini