Jenderal Dudung: Seorang Pemimpin Harus Berani Mengambil Keputusan
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman memberikan pengarahan kepada Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) se-Indonesia di Markas Besar TNI AD.
Dalam arahannya, Jenderal Dudung mengingatkan Dandim harus berani mengambil keputusan, terlebih lagi yang menyangkut kepentingan rakyat.
Jenderal bintang empat itu mengingatkan para Dandim untuk bisa membawa diri dan menghindari kesan sombong supaya tetap terbina hubungan yang baik dengan pemerintah daerah (pemda), serta berani mengambil keputusan.
"Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan," kata KSAD Jenderal Dudung Abdurachman sebagaimana dikutip dari kanal TNI AD di YouTube di Jakarta, Rabu (8/12).
Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu mendorong setiap Dandim berani berbicara di hadapan wartawan atau media massa.
Adapun tujuannya untuk memberitakan berbagai kegiatan positif yang telah dilakukan.
Sehingga masyarakat akan lebih tahu tentang apa saja peran personel TNI di daerah.
"Tidak hanya itu, khusus di internal TNI, setiap Dandim juga harus senantiasa memperhatikan kesejahteraan anggota dan tidak membuat sebuah kebijakan yang menyulitkan personel," ujar Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jayakarta periode 2020—2021 itu. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Jenderal Dudung mengingatkan pada Dandim se-Indonesia harus berani mengambil keputusan, terlebih lagi yang menyangkut kepentingan rakyat.
Redaktur & Reporter : Boy
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- KSAD Jenderal Maruli Periksa Kesiapan Operasional Satuan Angkutan Air TNI AD
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral