Jenderal Gatot Pensiun Masih Lama, Kok Buru-Buru Diganti?
jpnn.com, JAKARTA - Pergantian Panglima TNI yang terkesan mendadak dinilai sebagai pelecehan terhadap institusi TNI.
Ketua Progres 98, Faizal Assegaf menilai sikap Presiden Joko Widodo yang meminta DPR mempercepat porses pergantian Jenderal Gatot sangat tidak elok.
Pergantian yang tidak tepat waktu ini dinilai aneh, karena menurut Faizal, tidak ada situasi kegentingan tapi presiden begitu agresif mencopot Jenderal Gatot Nurmantyo, padahal masa jabatannya berakhir pada Maret 2018.
“Langkah yang ditempuh Jokowi memberikan gambaran bahwa pencopotan Gatot lebih pada kalkulasi kepentingan politik jelang Pilpres 2019,” tutur Faisal di Jakarta.
Faizal mencontohkan TNI ibarat partai Golkar dan PPP yang dibuat tersandera.
Menurutnya, manuver istana sangat tidak tidak elegan, seolah memosisikan institusi TNI menjadi tersandera, mirip dengan perlakuan Jokowi terhadap Golkar dan PPP.
“Institusi TNI adalah salah satu lembaga strategis negara, tidak boleh diobok-obok lantaran terkesan Jokowi disinyalir tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Jenderal Gatot,” tegasnya.
Faisal menyatakan, Jokowi memang memiliki hak prerogatifnya untuk memilih calon Panglima TNI yang baru.
Presiden Joko Widodo dinilai mengikuti desakan sejumlah pihak yang anti pada Jenderal Gatot Nurmantyo
- Jokowi Teken Pengesahan UU Kementerian Negara, Ini Perubahannya
- Jokowi Resmikan 24 Ruas Jalan dan Jembatan di Aceh, Begini Harapannya
- Soal Wacana Aksi 20 Oktober, Pengamat: Masyarakat Sebaiknya Bisa Menghargai Karya Jokowi
- Jokowi Bakal Meresmikan Istana Negara di IKN
- Dirjen IKP Sebut Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Masih Tinggi
- Jokowi Beri Penghargaan untuk Pengabdian KRI Nanggala-402 yang Tenggelam 2021 Lalu