Jenderal Kudeta Jadi PM Thailand

jpnn.com - BANGKOK - Jenderal Prayuth Chan-O-Cha bakal lebih berkuasa. Pemimpin junta militer Thailand itu kemarin (21/8) resmi menjabat perdana menteri (PM) Thailand. Prayuth terpilih secara mutlak. Tidak seorang pun yang memiliki hak pilih menolak Prayuth menjadi PM.

Ada 197 orang yang memiliki hak pilih. Sebanyak 191 anggota mendukung Prayuth, tiga orang tidak datang, dan tiga orang lainnya tidak memilih. Pemilihan dilakukan di internal legislatif yang didominasi militer dan kepolisian.
 
Terpilihnya pemimpin kudeta yang menendang pemerintahan Yingluck Shinawatra pada 22 Mei 2014 tersebut disorot banyak pihak. Mereka menilai bahwa junta militer sebenarnya sama sekali tidak berniat menegakkan demokrasi di Thailand, tetapi murni ingin mengambil alih kekuasaan.

"Si Jenderal (Prayuth, Red) jelas tidak berencana memperbaiki demokrasi," ujar peneliti senior di Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) di New York Sunai Phasuk.
 
 Sunai menjelaskan, Prayuth seharusnya lebih fokus memperbaiki pemerintahan. Dengan begitu, pemilu yang dijadwalkan pada Oktober 2015 bisa berjalan lancar. Tetapi, kenyataan berkata lain. Junta militer malah bertindak sesukanya dan melanggar hak asasi manusia. Dengan menjabatnya Jenderal Prayuth sebagai PM, Junta militer semakin kuat dan tidak tersentuh.
 
Prayuth sejatinya dijadwalkan pensiun sebagai kepala pasukan militer Thailand pada September tahun ini. Selama ini dia dikenal sebagai penentang mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Thaksin dan adiknya, mantan PM Yingluck, sama-sama terdepak dari kursi kekuasaan karena dikudeta militer.
 
Karena itu, banyak kritikus yang menilai bahwa junta militer sejatinya tidak ingin mengembalikan keamanan dan reformasi di Thailand. Tetapi, junta militer ingin menghapus pengaruh Thaksin di Negeri Gajah Putih tersebut. Namun, tudingan itu dibantah para pendukung Prayuth.

"Kami membutuhkan pemimpin yang bisa membantu negara ini melewati krisis," tutur anggota parlemen Tuang Untachai yang mendukung Prayuth sebagai PM.
 
Kedudukan Prayuth baru benar-benar sah ketika sudah mendapatkan restu dari Raja Bhumibol Adulyadej. Restu tersebut sejatinya hanya formalitas. Tetapi, hal itu tetap harus dilakukan. Raja pun kemungkinan besar merestui Prayuth. (AFP/BBC/sha/c20/tia)