Jenderal Masuk Pilkada, Waspadai Keterlibatan Militer

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah jenderal TNI dan Polri diusung menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Serentak 2018.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Sarwi Chaniago menilai ada kegagalan sistem kaderisasi partai politik dengan mengusung para jenderal TNI Polri ini.
Menurut dia, ada ketidakmampuan otoritas sipil untuk memerintah secara efektif.
Dia menilai ada tren partai mengambil jalan pintas yaitu mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik. Hal ini membuat kesan partai tak percaya diri mengusung kadernya sendiri.
"Ambisi bintang TNI Polri di Pilkada semakin menguat akhir-akhir ini di saat partai gagal melakukan kaderisasi,” kata Pangi, Sabtu (6/1).
Pangi memaparkan Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin yang menyebutkan bahwa militer memiliki dua tugas.
Pertama, pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara.
Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.
Tren partai mengambil jalan pintas yaitu mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik di pilkada.
- Kuasa Hukum Tipagau Anggap Putusan MK Ini Jadi Langkah Menegakkan Keadilan di Mimika
- KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub Gorontalo Capai 79 Persen
- Tim Hukum Paslon Aurama Laporkan Belasan Komisioner Bawaslu di Sulsel ke DKPP
- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty: Pilkada Berjalan Baik, Terima Kasih Media!
- Ini Penjelasan Wamendagri soal Pilkada Serentak 2024
- Soroti Pilkada Serentak dan Otonomi Daerah, Kelompok DPD di MPR Gelar Diskusi Publik