Jenderal Polisi Aktif Diprediksi Bakal Bertarung di Pilkada Papua
jpnn.com, JAYAPURA - Pemilu serentak 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para Anggota DPR, sudah usai setelah KPU mengumumkan hasil pada Rabu (20/3) malam.
Pemilu serentak akan kembali digelar di seluruh Indonesia pada November 2024, dengan agenda pemilihan kepala daerah.
Untuk Papua, ini adalah Pilkada pertama yang akan digelar usai wilayah tersebut dimekarkan menjadi empat provinsi.
Setelah dimekarkan, masih banyak yang bertanya siapa saja tokoh yang akan menjadi calon kepala daerah di Papua, khususnya untuk tingkat provinsi dimana akan ada gubernur baru.
Sekretaris Eksekutif Koalisi Kampus Untuk Demokrasi Elvira Rumkabu SIP, M.St memandang, Pilkada Pua ini adalah momentum masyarakat untuk menentukan siapa sosok yang akan mereka percaya untuk mejadi gubernur dan wakil gubernur hingga 2029.
Kriteria pertama yang diajukannya adalah sosok yang peka terhadap kondisi masyarakat dari segala aspek, mulai dari sisi ekonomi hingga sosial.
"Kalau saya itu belajar dari sebelum-sebelumnya siapa pun nanti yang terpilih atau dipilih rakyat itu pertama dia menurut saya harus punya pemahaman terhadap konteks-konteks dan dinamika konflik di Papua," ujarnya di Jayapura, Rabu (20/3).
"Menurut saya itu penting sekali karena kalau selain dia memahami ada konflik, ada konteks dan dinamika konflik yang terus terjadi bukan hanya konflik bersenjata tapi juga masalah-masalah pembangunan, marjinalisasi terhadap kelompok-kelompok terutama orang asli Papua. Misal harus orang yang punya pemahaman, pengertian bahwa ini ada masalah prioritas seperti ini di Papua, itu yang pertama," sambung Elvira.
Kapolda Papua irjen Pol Mathius D Fakhiri menjadi salah satu nama yang diprediksi bakal bertarung pada Pemilihan Gubernur Papua mendatang.
- Waka MPR Eddy Soeparno Sebut Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari Jalan Tengah Terbaik
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Pakar Tata Negara: MK Jangan Mau Diintervensi
- Bawaslu Kalsel Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Pilkada 2024
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Kuasa Hukum BTM-YB: Tuduhan Paslon Nomor 2 Tak Berdasar
- Pihak yang Bersengketa Pilkada 2024 Diminta Terima Putusan MK dengan Ikhlas
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari