Jenderal Polisi Aktif Diprediksi Bakal Bertarung di Pilkada Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Pemilu serentak 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para Anggota DPR, sudah usai setelah KPU mengumumkan hasil pada Rabu (20/3) malam.
Pemilu serentak akan kembali digelar di seluruh Indonesia pada November 2024, dengan agenda pemilihan kepala daerah.
Untuk Papua, ini adalah Pilkada pertama yang akan digelar usai wilayah tersebut dimekarkan menjadi empat provinsi.
Setelah dimekarkan, masih banyak yang bertanya siapa saja tokoh yang akan menjadi calon kepala daerah di Papua, khususnya untuk tingkat provinsi dimana akan ada gubernur baru.
Sekretaris Eksekutif Koalisi Kampus Untuk Demokrasi Elvira Rumkabu SIP, M.St memandang, Pilkada Pua ini adalah momentum masyarakat untuk menentukan siapa sosok yang akan mereka percaya untuk mejadi gubernur dan wakil gubernur hingga 2029.
Kriteria pertama yang diajukannya adalah sosok yang peka terhadap kondisi masyarakat dari segala aspek, mulai dari sisi ekonomi hingga sosial.
"Kalau saya itu belajar dari sebelum-sebelumnya siapa pun nanti yang terpilih atau dipilih rakyat itu pertama dia menurut saya harus punya pemahaman terhadap konteks-konteks dan dinamika konflik di Papua," ujarnya di Jayapura, Rabu (20/3).
"Menurut saya itu penting sekali karena kalau selain dia memahami ada konflik, ada konteks dan dinamika konflik yang terus terjadi bukan hanya konflik bersenjata tapi juga masalah-masalah pembangunan, marjinalisasi terhadap kelompok-kelompok terutama orang asli Papua. Misal harus orang yang punya pemahaman, pengertian bahwa ini ada masalah prioritas seperti ini di Papua, itu yang pertama," sambung Elvira.
Kapolda Papua irjen Pol Mathius D Fakhiri menjadi salah satu nama yang diprediksi bakal bertarung pada Pemilihan Gubernur Papua mendatang.
- GCP Solid Dukung Willem Frans Ansanay di PSU Pilgub Papua
- Spei Yan dan Arnold Dilantik, Pilkada Pegunungan Bintang Disebut Tanpa Pelanggaran
- Sisa Anggaran Pilkada Rp 102 Miliar, PSU Tasikmalaya Dipastikan Aman
- LPP SURAK Siap Mengawal Keputusan MK Terkait PSU di 24 Daerah
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Ketua KPU Ungkap Kebutuhan Anggaran RP 486 Miliar Buat PSU Pilkada