Jenderal Tito Ingin jadi Guru di Luar Negeri, Simak nih Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Keinginan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk pensiun dini tampaknya cukup serius.
Dalam acara halalbihalal di kediaman Kapolri di Jakarta Selatan tadi malam (11/7), dia menyatakan telah menyiapkan rencana ketika sudah tidak menjabat orang nomor satu di korps Bhayangkara nanti.
”Saya ingin menjadi guru, peneliti,” kata Tito. ”Tidak di Indonesia, tapi di luar negeri. Pengalaman saya banyak mengenyam pendidikan di luar negeri menunjukkan bahwa di sana lebih menghargai profesi sebagai pendidik,” lanjut pria kelahiran 1964 itu.
Dalam acara yang dihadiri 37 pimpinan media cetak, elektronik, dan online tersebut, Tito memandang ada yang kurang pas dalam pemberitaan mengenai rencananya pensiun dini.
Seolah-olah dia mengajukan pensiun dini saat ini. ”Sebenarnya adalah in-between saat ini dengan 2022, ketika masa tugas saya berakhir,” ucapnya.
Tito menjabat Kapolri sejak 2016. Dia melompati empat angkatan seniornya. Dengan kondisi itu, Tito bakal menjabat enam tahun jika menghabiskan masa tugasnya sampai 2022. Periode yang sangat lama untuk ukuran seorang Kapolri.
Dengan performa yang ditunjukkan selama ini, paling baru mengendalikan proses mudik begitu mulus, Tito sangat pantas untuk mengemban tugas Kapolri selama enam tahun sekalipun. Namun, dia mengatakan, hal tersebut tidak baik.
”Tidak baik bagi diri saya karena sangat stressful. Sekaligus bagi organisasi yang nanti akan bosan saya pimpin begitu lama,” tuturnya tadi malam.
Keinginan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk pensiun dini tampaknya cukup serius.
- Melantik Pengurus TP PKK Pusat 2024-2029, Mendagri Imbau Wujudkan Program Astacita
- Ketum TP PKK Mengingatkan Pentingnya Optimalisasi & Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Mendagri Tito Karnavian: TP PKK Membutuhkan Sosok Pemimpin Kuat
- Ketum TP PKK: Inovasi & Adaptasi Teknologi Informasi Penting dalam Pelaksanaan Program PKK
- Honorer Titipan Mencuat Menjelang Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Bu Sri Punya Usulan
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini