Jepang Hengkang, Pengangguran Membludak, Anak Buah SBY Salahkan Jokowi

JAKARTA - Wakil Ketua Partai Demokrat (PD), Syarief Hasan menilai proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sangat tidak transparan. Ini disampaikan karena menurutnya hingga saat ini tidak terukur modal masuk dari Tiongkok untuk sektor investasi pembangunan kereta cepat itu.

" Kalau disebut-sebut Tiongkok yang investasi, pertanyaan saya sudah berapa dia bawa uang ke Indonesia. Tidak jelaskan?," kata Syarief di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (9/2).

Lolosnya Tiongkok sebagai kontraktor utama lanjutnya, itu karena perlakuan istimewa pemerintah terhadap sehingga Jepang tersingkir sebagai salah satu kompetiter proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Mestinya, ujar mantan Menteri Koperasi dan UMKM ini, pemerintah tidak boleh memberikan hak-hak istimewa terhadap kompetiter untuk mendapatkan kualitas pekerjaan dan efisiensi dalam membangun infrastruktur publik.

"Tapi karena pemerintah memberikan white card (keistimewaan) kepada Tiongkok akibatnya ekonomi dan rakyat kita yang harus menanggung risikonya. Sejumlah investor Jepang hengkang ke luar negeri dan itu menambah pengangguran," tegasnya.

Bahkan, Syarief mengungkap tidak hanya investor Jepang yang kabur dari Indonesia. "Kalangan pengusaha sudah mulai pesimis dengan kondisi ekonomi Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo," tegasnya.

Syarief kemudian membandingkan pemerintahan Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, pada akhir masa jabatan SBY angka pengangguran di posisi satu digit.

"Sekarang angka pengangguran kembali dua digit," kata Syarief.
Selain itu, dia juga mengkritisi pernyataan Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri yang menyatakan jangan pusing dengan perusahaan Jepang yang kabur.

"Pertanyaan saya, mana investasi Tiongkok yang masuk?," tanya Syarief.(fas/jpnn).