Jerat Pegawai Pajak, KPK Diapresiasi Menkeu
Kamis, 07 Juni 2012 – 19:49 WIB

Jerat Pegawai Pajak, KPK Diapresiasi Menkeu
JAKARTA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap basah pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Tommy Hendratno karena diduga menerima suap dari pengusaha James Gunarjo, mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. Menkeu berharap langkah tegas KPK itu menimbulkan efek jera bagi pegawai Ditjen Pajak yang selama ini melanggar aturan.
"Kemarin Pak Menteri(Agus Martowardjojo) merespon sangat bagus perihal penangkapan ini," ujar Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany saat jumpa pers di markas KPK, Jakarta, Kamis (07/06). Menurut Fuad, atasannya itu langsung dikabari begitu Tommy ditangkap KPK.
Menkeu pun langsung menginstruksikan kepada Dirjen Pajak agar penindakan kasus itu dilanjutkan secara tegas agar para pelaku mendapat efek jera. "Penangkapan ini bagi kami sangat penting karena kedua-duanya (TH dan JG) tertangkap tangan, sehingga bisa menjadikan efek jera, baik bagi penerima maupun pemberi. Serta bagi seluruh pegawai pajak yang lain untuk dijadikan pelajaran," terang Fuad.
Diakuinya, banyaknya pegawai Ditjen Pajak memang menyulitkan pengawasan. Apalagi, Ditjen Pajak memiliki 32 ribu pegawai yang tersebar di 500 lebih kantor pelayanan pajak.
JAKARTA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap basah pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Tommy Hendratno karena diduga menerima
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Bernilai Rp 20,1 Miliar di Cirebon
- Hasil Audit, Sebegini Jumlah Peserta Seleksi PPPK Tahap 1 Dibatalkan Kelulusannya
- Bocah 6 Tahun Tewas Terjepit Pipa Kolam Renang di Garut
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan