Jerat Penyuap, KPK Andalkan Vonis Hakim
Kasus Suap Cek Perjalanan
Minggu, 20 Maret 2011 – 09:19 WIB

Jerat Penyuap, KPK Andalkan Vonis Hakim
Berdasar penemuan alat bukti tersebut, penyidik bisa menetapkan tersangka baru. Yakni, pemberi suap. "Dari pasal 55 itu bisa dikembangkan," imbuhnya. Sebagaimana pernah diberitakan, empat terpidana kasus suap cek perjalanan yang telah divonis pengadilan Tipikor dikenakan pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 KUHP. Mereka adalah Dudhie Makmun Murod, Hamka Yandhu, Udju Djuhaeri, dan Endin Soefihara.
Baca Juga:
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochammad Jasin menambahkan, selain mengupayakan lewat putusan pengadilan, KPK tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk menjerat si pemberi suap. Bahkan, Jasin meyakini, penetapan status tersangka terhadap si pemberi suap tidak lama lagi. "Soal pemberi suap, bukti-buktinya sedang dikumpulkan tim KPK. Setelah ngumpul bukti tersebut, saya kira tidak ada masalah (penetapan tersangka pemberi suap). Tinggal menunggu waktu saja," ujarnya ketika dihubungi kemarin.
Sebelumnya, KPK telah menjerat hampir seluruh penerima aliran dana berupa cek perjalanan yang diduga terkait pemenangan Miranda Goeltom sebagai DGS BI pada 2004. Bahkan, empat pembagi cek telah divonis. Namun, hingga kini, KPK justru belum menyentuh pemberi suap tersebut.
Padahal, berdasar kesaksian empat terpidana di persidangan, berulang-ulang disebut nama istri mantan Wakapolri Komjen Pol Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti Daradjatun, sebagai fasilitator penyedia cek perjalanan tersebut. Namun, dengan alasan menderita penyakit lupa berat, hingga kini Nunun belum juga diperiksa KPK. (ken/c4/agm)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui kesulitan menetapkan tersangka terhadap pemberi suap dalam kasus cek perjalanan dalam pemilihan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Prajurit TNI AL Sigap Mengevakuasi Warga Terdampak Banjir di Pesawaran Lampung
- Terungkap! Ade Bhakti Satu-satunya Camat yang Menyuap Mbak Ita
- Peringatan Hari Kartini, UICI Meluncurkan PMB Bacth 9
- Praktisi Hukum Nilai Marcella dan Ary Bakri tak Layak Disebut Advokat
- Peringati Hari Bumi, Prudential Indonesia Tanam 5.000 Mangrove
- Mensesneg Jadi Jubir Istana, Pakar Pertanyakan Dasar Hukum: Jangan Penunjukkan Ala Kadarnya