Jero Wacik Dilaporkan ke KPK

Menurutnya, dalam MoU antara lain disepakati penyusunan kajian bersama pengawasan dan pengendaian kegiatan usaha hulu migas, pelatihan pertukaran informasi serta tata kelola usaha migas yang baik.

Oleh sebab itu, kata Marwan, memperhatikan sikap dan pernyataan yang dibuat ketiga pejabat Kementerian ESDM tersebut terkait Blok Mahakam yang mengarah kepada kerugian negara, dan telah beralihnya tugas dan fungsi BP Migas kepada SKK Migas, maka sudah selayaknya KPK memeriksa dan mengusut ketiga pejabat tersebut. Dalam kesempatan itu IRES juga menyerahkan beberapa bukti pernyataan ketiga pejabat itu yang dikutip berbagai media.

Pengamat perminyakan Kurtubi ditemui wartawan di KPK, Rabu (13/2), mengatakan, kalau pemerintah memerpanjang kontrak dengan asing, artinya negeri ini berbagi dengan pihak lain. "Padahal ini 100 persen milik negara," katanya. Dia mendukung

agar Blok Mahakam ini tidak diperpanjang untuk kepentingan bangsa dan negara. "Karena sudah 50 tahun dikuasai asing. Karena cadangan tersisa masih sangat banyak," paparnya.