Jeruk Impor Membanjiri Tanah Air, Begini Reaksi Politikus PKS Slamet
jpnn.com, SUKABUMI - Legislator PKS asal Sukabumi drh Slamet meminta pemerintah segera menghentikan importasi hortikultura pada komoditas jeruk yang telah memukul petani jeruk di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Bandung Barat.
Slamet mengaku mendapat keluhan dari petani jeruk saat mengawali masa reses ke daerah pemilihannya.
Menurut Slamet, petani mengeluhkan adanya jeruk impor masuk ke tanah air. Hal ini berdampak telah merusak harga di pasaran hingga tersisa seperlima harga biasanya.
“Keluhan petani jeruk kali ini sangat mengharukan. Kita bisa merasakan bagaimana harga jeruk yang biasa di beli perusahaan minuman seharga 35 ribu rupiah, kini cuma dihargai Rp 7 ribu,” ujar Slamet.
Dia menilai rezim impor ini mesti segera sadar akan tujuan awal memimpin negara ini untuk berpihak pada rakyat kecil dan termasuk petani dan meminimalisasi kebijakan impor pangan, termasuk impor produk hortikultura.
Politikus PKS ini mengingatkan kembali akan komitmen pimpinan negara. Dia menyebut, Jokowi harus komitmen dengan ucapannya bahwa dia benci dengan produk asing. Pemerintah mesti segera menyelaraskan antara harapan dan kenyataan.
“Jangan bilang benci impor tetapi perizinan dan segala sesuatu mempermudah impor pangan malah dipermudah. Ini ujungnya yang sengsara rakyat kecil,” ujar Slamet.
Anggota DPR yang bermitra dengan kementerian pertanian ini sudah kerap kali mengingatkan baik dalam forum resmi rapat kenegaraan di DPR maupun pada forum-forum diskusi publik, agar negara ini selalu menyeimbangkan keputusan impor dengan realitas di lapangan.
Politikus PKS asal Sukabumi drh Slamet bereaksi keras terkait importasi hortikultura khususnya pada komoditas jeruk yang telah memukul petani jeruk di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Bandung Barat.
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia