Jet Tiongkok Provokatif

jpnn.com - BEIJING - Ketegangan di Laut Tiongkok Timur meningkat. Kamis lalu (28/11) Tiongkok mengirimkan sejumlah jet tempur ke zona pertahanan udara (ADIZ) di daerah perbatasannya dengan Jepang. Itu merupakan reaksi pertama Beijing sejak memberlakukan ADIZ sekitar sepekan lalu. Sejumlah negara memandang aksi tersebut provokatif.

Jubir Angkatan Udara (AU) Tiongkok Shen Jinke menyatakan bahwa militer juga mengirimkan pesa­wat patroli ke zona terbatas itu. Pesawat yang dilengkapi dengan sistem peringatan dini tersebut bertugas memperingatkan seluruh armada di sekitar ADIZ untuk melaporkan identitasnya pada pemerintah Tiongkok. Selain itu, pesawat yang memasuki zona itu harus patuh pada aturan Beijing. 

"Patroli Kamis lalu tersebut merupakan bagian dari upaya kami untuk menegakkan kedaulatan wilayah sesuai dengan hukum internasional yang berlaku," ungkap Shen kemarin (29/11). 

Dia menegaskan bahwa militer Tiongkok akan selalu waspada dan rutin memantau lalu lintas udara di ka­wasan ADIZ. Beijing, menurut dia, tidak akan segan mengambil tindakan tegas untuk melindungi wilayahnya. 

Dalam kesempatan itu, Shen mengungkapkan bahwa penerapan ADIZ tidak berlaku bagi pesawat komersil. Aturan itu, lanjutnya, hanya berlaku bagi pesawat-pesawat militer. Terutama, pesawat militer Jepang dan Korea Selatan (Korsel) yang beberapa waktu lalu melintasi kawasan ADIZ tanpa pemberitahuan. Amerika Serikat (AS) pun sempat menguji ADIZ dengan mengirimkan pesawat dari pangkalan Guam.

Kemarin publik Tiongkok mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap militer Jepang, Korsel, dan AS yang sengaja mengirimkan pesawat ke kawasan ADIZ. Melalui media, publik mengungkapkan kegusaran mereka atas sikap diam Beijing ketika dua pesawat pengebom AS, B-52, melintasi zona terbatas itu Selasa lalu (26/11). 

"Ini saatnya kami melancarkan aksi balasan tanpa ragu," tulis Kantor Berita Tiongkok Xinhua setelah Jepang mengirimkan beberapa armada udara ke ADIZ. Media pemerintah tersebut menyebut aksi Jepang itu sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan. (AP/AFP/hep/c16/dos)