Jika Aklamasi, Komunikasi Politik Ical Dipuji

jpnn.com - JAKARTA - Laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar diterima oleh peserta Munas IX Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12). Itu berarti, langkah Aburizal Bakrie (Ical)  untuk bertarung merebut kembali posisi ketua umum kembali terbuka dan bahkan dikabarkan akan terpilih aklamasi.

Menaggapi konstelasi di Munas, Kader muda Golkar Fitron Nur Ikhsan mengatakan bahwa aklamasi hanyalah cara karena suara mayoritas dalam bentuk yang sederhana. Pemungutan suara atau aklamasi keduanya mempunyai potensi hasil yang sama, karenanya dipilih metode yang sederhana. “Itulah musyawarah mufakat," kata Fitron, Selasa (2/12).

Dia menegaskan, jika ini terjadi berarti ARB mampu melakukan konsolidasi dan komunikasi politik yang baik. "Sehingga bisa dipilih secara aklamasi,” ujar Fitron.

Terkait kemungkinan isu  munculnya partai baru akibat ketidakpuasan kelompok lawan politik yang dimotori Agung Laksono, Fitron menilai itu sebagai tantangan bagi PG. Kata Fitron, tantangan terbesar politik adalah mengelola ketidakpuasan,  dan hal itu merupakan pelajaran terberat dari setiap Munas Golkar.

Karena itu, Fitron menyarankan ARB harus mengambil inisiatif dan langkah khusus untuk memberikan ruang bagi jalannya gagasan, cita-cita serta energi positif para senior partai yang berseberangan dengannya.

"Pak JK (Jusuf Kalla), Pak Agung (Laksono), Pak Priyo (Budi Santoso) dan lainnya adalah para senior, mereka aset Golkar, mereka tokoh dan seharusnya juga guru bangsa," ungkapnya.

Dia mengatakan, dalam politik jika ada gagasan yang tidak bisa dipersatukan seharusnya tidak harus membelah diri. "Karenanya menjadi urgent untuk mengakomodasi gagasan-gagasan mereka,” pungkasnya.

Sementara itu Agung Laksono memastikan Munas yang sah adalah Munas yang digelar pada Januari 2015. “Saya membuka diri terhadap islah. Namun, karena munas IX terus dilakukan Aburizal, upaya Islah menjadi sulit. Pernyataan ini senada dengan Leo Nababan, Munas Golkar versi Agung cs akan dilaksanakan pada Januari 2015. “Ini yang legal karena memiliki dasar, yakni rekomendasi Munas 2009 di Pekanbaru, Riau. Andai terjadi dualisme kepemimpinan, kami siap bertarung di pengadilan,” tutur Leo.