Jika Diangkat CPNS, Jangan Lupa Pilih Pak Jokowi ya, Takbir!
jpnn.com, JAKARTA - Rencana Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ajang cari dukungan untuk meraup suara di Pilpres 2019 mendatang.
Revisi UU ASN ini diharapkan mengakomodasi keinginan honorer K2, yang jumlahnya sekitar 400 ribuan, untuk bisa diangkat menjadi CPNS.
Setidaknya itu yang terpampang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I), DPRD Kabupaten Langkat dan Kota Bontang di Senayan, Rabu (6/12).
Ini bermula ketika Wakil Ketua Baleg DPR RI Toto Daryanto mengungkapkan komitmen partainya memperjuangkan honorer K2.
"PAN itu selalu bersama PDIP memperjuangkan nasib honorer K2. Kalian harus yakin, tidak mungkin Pak Jokowi tidak akan mengangkat kalian menjadi CPNS. Kalau sudah jadi CPNS jangan lupa pilih Pak Jokowi ya," ujar Toto yang disambut takbir ratusan honorer K2 dari 17 provinsi.
Politikus PAN ini juga meminta seluruh honorer K2 memperhatikan wajah-wajah legislator Senayan yang serius membahas revisi UU ASN. Revisi ini hanya jalan satu-satunya bagi honorer K2 menjadi CPNS.
"Lihat baik-baik wajah anggota DPR ini. Ada Pak Arif Wibowo dari PDIP, Ibu Rieke (Rieke Diah Pitaloka) PDIP, Pak Bambang Gerindra, ada dari Golkar, dan PPP. Jangan lupa ya nanti, diingat-ingat nanti," ujarnya sambil tertawa.
Dia menambahkan, pada dasarnya semua fraksi setuju revisi UU ASN. Itu sebabnya bila ada anggota DPR yang menolak, jangan lagi dipilih. "Jangan pilih anggota DPR yang tidak berpihak kepada revisi UU ASN," ucapnya. (esy/jpnn)
Revisi UU ASN ini diharapkan mengakomodasi honorer K2, yang jumlahnya sekitar 400 ribuan, untuk bisa diangkat menjadi CPNS.
- Deddy Sitorus Bicara Soal Perubahan Sikap Jokowi Setelah Pilpres 2019, Jleb Banget!
- Penyelesaian Honorer Dipastikan Molor, UU ASN 2023 Harus Direvisi Lagi
- Prabowo Pernah Ucapkan 'Ndasmu' untuk Klaim Presiden Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi
- Debat Perdana Capres, Anies Didukung Ayah Korban Tewas Kerusuhan Pilpres 2019
- Raker dengan Menteri Anas, Komite I DPD Komitmen Memperjuangkan Honorer Diangkat Menjadi PPPK
- Konon Ini Penyebab Pengesahan RUU ASN Molor, Ternyata Bukan soal Duit