Jika Digarap Serius, Bisa Saingi Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memiliki dua pandangan berbeda terkait dengan sebelas figur yang sekarang mengikuti ajang konvensi Partai Demokrat. Di satu sisi, ajang konvensi bisa mendorong Partai Demokrat memiliki capres dengan jaminan pilihan publik.

Di sisi lain, ajang konvensi Partai Demokrat masih perlu perbaikan prosedur dan mekanisme. "Demokrasi memberikan ruang kepada siapa pun untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan," ujar Siti.

Dalam berbagai survei, sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu menghiasi puncak elektabilitas. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu saat ini memiliki popularitas tinggi.

Bahkan, melewati popularitas Jokowi tampak sulit. Apalagi, sejumlah capres yang memastikan maju di Pilpres 2014 kalah populer oleh pria asal Solo itu. "Tapi, apakah Jokowi atau capres lainnya tidak bisa disaingi dengan kandidat capres melalui konvensi? Jawabannya belum tentu," ujarnya.

Siti menyatakan, ajang konvensi akan memunculkan capres yang berkualitas jika digarap secara serius. Sosok seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, dan sejumlah kandidat lain memerlukan garapan serius dari Partai Demokrat. "Namun, mesin partai harus jalan, dilakukan road show, ataupun kampanye," ujar profesor riset ilmu politik itu.

Menegaskan pernyataan yang berhubungan dengan ruang demokrasi, Siti menilai, Jokowi saat ini memang dielu-elukan. Tetapi, publik tentu ingin melihat kelebihan setiap kandidat dalam posisi sebagai capres. "Jokowi yang dielu-elukan itu sebenarnya di mana kelebihannya, lalu peserta konvensi juga di mana kelebihannya," ujar dia.

Hal tersebut merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpikir lebih cerdas. Seseorang yang menjadi media darling bukanlah sebuah ukuran. "Yang terpenting saat ini adalah kompetensi, kejujuran yang luar biasa, sehingga masyarakat bisa percayakan dia untuk menjadi capres," ujarnya.

Terlepas dari potensi para kandidat, Siti memiliki sejumlah catatan kritis mengenai prosedur ataupun tata cara konvensi yang digelar Partai Demokrat. Pola konvensi yang digelar seharusnya dilakukan terbuka dengan melibatkan partisipasi publik.